Solopos.com, SEMARANG — Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jawa Tengah (Jateng) menyoroti kinerja Menteri Perdagangan, Zulfikli Hasan, yang dianggap tidak becus dalam mengurus permasalahan kegiatan perdagangan dalam negeri. Kritik tersebut disampaikan APPSI Jateng menyusul kelangkaan minyak goreng bersubsidi, MinyaKita, di sejumlah pasar di provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo itu.
Ketua APPSI Jateng, Suwanto, menilai pasokan MinyaKita langka karena masifnya ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah. Bahkan ekspor itu mencapai 80 persen, sehingga hanya menyisahkan 20 persen untuk masyarakat.
Promosi Jelang Lebaran, BRI Imbau Nasabah Tetap Waspada Modus Penipuan Online
“Kalau saya amati, Pak Menteri Perdagangan yang menjabat saat ini [Zulkifli Hasan] enggak paham masalah perdagangan. Kalau politik mungkin jempolan, pandai. Tetapi kalau sebagai menteri kurang begitu memahami apa saja persoalan yang timbul di masyarakat. Apalagi MinyaKita yang persoalannya karena CPO, malah lebih banyak diekspor. masyarakat hanya dijatah 20 persen,” kata Suwanto kepada Solopos.com, Selasa (7/2/2023).
Suwanto pun menyarankan agar Kemendag bisa memberlakukan pajak untuk ekspor CPO. Hal itu karena CPO yang diekspor ke luar negeri, perlu dibebani pajak untuk kemudian sumber pajaknya dialokasikan sebagai tambahan subsidi minyak goreng curah yang beredar di pasar tradisional.
“Harusnya tambahi pajak kurang lebih 30 persen, untuk menyubsidi masyarakat,” saranya.
Lebih lanjut, Kemendag juga bisa mengerahkan para ahli di bidang perdagangan untuk mengkaji ulang pendistribusian minyak goreng di masing-masing kabupaten/kota. Tujuannya, agar alur ekspor CPO bisa lebih stabil atau terkendali.
“Kan banyak para ahli di Kemendag, misal Dirjen Perdagangan Luar Negeri, nah harusnya diperintahkan untuk menata alur ekspor CPO. Agar kebutuhan masyarakat di dalam negeri juga bisa tercukupi,” sambungnya.
Suwanto pun mendorong Mendag dan jajarannya untuk rutin turun ke lapangan dalam rangka menstabilkan harga bahan pokok di pasar tradisional. Hal itu dikarenakan harga sejumlah bahan pokok tengah bergejolak, bukan hanya MinyaKita tapi juga beras.
“Biasanya kalau mau Ramadan, Lebaran atau Natalan, harga bahan pokok mulai naik. Dan pemerintah selalu mengkambinghitamkan pedagang, ini yang saya enggak terima. Harusnya bisa berkaca dari pengalaman. Bulog musti merespons untuk menstabilkan harga beras,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, kalangan pedagang pasar tradisional mulai resah akan sulitnya mendapatkan minyak goreng subsidi kemasan Minyakita. Bahkan, kesukitan itu disebut telah menjadi kelangkaan yang sudah terjadi selama satu bulan penuh.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
