Menteri Susi Pengin Semua Pihak Move On dari Cantrang, Ini Alasannya

Menteri Susi Pudjiastuti meminta semua pihak move on dari cantrang.

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan pihaknya akan mendata satu per satu para nelayan yang masih menggunakan cantrang. Para nelayan itu dibantu untuk mengganti alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Akan kami arahkan nelayan untuk mengganti alat tangkap dan mendampinginya ke perbankan,” ujar Susi Pudjiastuti dalam jumpa pers di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Menteri Susi menginginkan berbagai pihak dapat move on atau tidak lagi membahas mengenai alat tangkap cantrang karena telah ada komitmen yang tercipta antara pemerintah dengan perwakilan nelayan.

“Saya minta semua stakeholder [pemangku kepentingan] tidak lagi bicara cantrang. Saya tidak mau lagi bicarakan cantrang. Kita move on,” kata Menteri Susi.

Susi menekankan pemerintah betul-betul tegas dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan nasional. Dia menyatakan keberlanjutan menjadi salah satu pilar pembangunan dalam bidang tersebut.

Untuk itu, ujar dia, pengusaha saat ini juga harus bisa berbisnis dengan menerapkan berkelanjutan, baik dari segi laba maupun dari aspek kelestarian produksinya.

Sebelumnya, pada pertemuan antara pemerintah dan perwakilan nelayan di Istana Merdeka, Rabu (17/1/2018), Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa hasil dari pertemuan adalah pemerintah memberi kesempatan kepada nelayan untuk beralih dari penggunaan cantrang.

“Kesimpulannya adalah diberikan waktu untuk sampai rampung semua, pindah dari cantrang menuju ke yang baru, tanpa ada batasan waktu pun. Tapi jangan sampai menambah kapal,” kata Presiden Jokowi.

Seusai pertemuan, Menteri Susi langsung menemui para nelayan yang sedang melakukan aksi di depan Istana Merdeka, dan meminta para nelayan untuk menyepakati hasil dari pertemuan tersebut.

“Saya tidak mau ada kapal cantrang ilegal, tidak punya ukuran, atau ukuran ‘mark down’ masih melaut. Kemudian tidak boleh ada kapal tambahan lagi. Semua harus berniat beralih alat tangkap,” ucap Susi Pudjiastuti.

Susi juga menjelaskan kepada nelayan bahwa tujuan pemerintah membuat kebijakan tersebut adalah semata-mata untuk melindungi para nelayan dan laut Indonesia sehingga diharapkan nelayan mendukung setiap program dan kebijakan yang dibuat pemerintah.