Menpan RB Mau Pangkas Libur Idulfitri Dan Akhir Tahun, Sepakat?

Solopos.com, JAKARTA -- Belum meredanya pandemi Covid-19 membuat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, mengusulkan libur Hari Raya Idul Fitri dipangkas. Bukan cuma itu, libur akhir tahun juga ingin diperpendek.

"Nanti kami juga mengusulkan supaya libur Idulfitri, libur Tahun Baru nggak ada -5 atau +5 atau -10 atau +10 mungkin diperpendek saya kira," kata Tjahjo dalam acara Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Polri yang disiarkan di kanal YouTube Kementerian PAN-RB, Selasa (16/2/2021).

Promosi UMKM Binaan BRI Ini Jadi Kuliner Rekomendasi bagi Pemudik di Pekalongan

Tjahjo mengatakan usulan itu tak lepas dari penerapan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, dibarengi pemberian sanksi terhadap aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang berlibur ke luar kota saat hari libur.

Baca juga: Ini Pendapat Siti Fadilah Soal Mutasi Virus Covid-19

"Tapi dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin serta sanksi yang tegas baik bagi ASN, bagi TNI, dan bagi Polri yang dia harus bisa memberi contoh dalam menggerakkan dan mengorganisir masyarakat," tuturnya.

Tjahjo mengungkapkan pemangkasan cuti bersama dan pelarangan ASN ke luar kota saat libur panjang efektif mengurangi penambahan kasus Covid-19. Dia pun berkaca pada kebijakan yang diterapkan saat libur Imlek kemarin. "Yang kemarin [kasus Covid-19] sudah menurun 25 persen dengan libur Imlek Sabtu Minggu ini," ujar Tjahjo.

Dukungan PKS dan PKB

Sementara itu, sejumlah pihak sepakat dengan usulan Tjahjo Kumolo. Beberapa di antarana adalah PKS dan PKB. "Pertama, Covid-19 harus tegas, mobilitas identik dengan naiknya kasus. Setuju libur diperpendek. Bukan cuma Idulfitri, semua kegiatan mesti diminimalkan, mobilitas dan kerumunan," ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, Selasa.

Baca jug: Jateng Gelar UKM Virtual Expo Khusus Produk Kuliner

Menurut Mardani, pemerintah juga harus berani mengambil opsi lockdown. Dia menilai lockdown bisa diterapkan untuk daerah dengan status zona merah COVID-19. Mardani menganggap upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 belum maksimal. Upaya lain yang perlu dilakukan pemerintah disebut yaitu dengan mempercepat proses vaksinasi.

Seperti halnya PKS, PKB juga mendukung usulan tersebut agar tak terjadi lonjakan kasus baru positif Covid-19. "Karena itu kita mendukunglah pemerintah mengevaluasi kebijakan tentang libur nasional dan cuti bersama itu," kata Ketua DPP PKB, Marwan Dasopang.

PKB menilai pemerintah perlu segera mengambil sikap soal libur diperpendek ini. "Pemerintah itu kalau analisanya sudah tepat mendalam komprehensif ya harus mengambil sikap," ujar Marwan.