Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca

Menko Airlangga Hartarto Paparkan Upaya Penanganan PMK Hewan Ternak

Menko Airlangga Hartarto paparkan sejumlah upaya pemerintah dalam penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak.
SHARE
Menko Airlangga Hartarto Paparkan Upaya Penanganan PMK Hewan Ternak
SOLOPOS.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, mengadakan jumpa pers. (Istimewa)

Solopos.com, JAKARTA-Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto paparkan sejumlah upaya dan langkah-langkah pemerintah dalam penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak. Hal itu diungkapkannya setelah Rapat Internal yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Kamis (23/6/2022).

Per Rabu (22/6/2022) pukul 24.00 WIB, penyakit ini  telah terjadi pada 19 provinsi.  Sedangkan jumlah hewan ternak yang terjangkit penyakit ini (terutama sapi) sebanyak 226.317 ekor (sakit), ternak yang sembuh sebanyak 71.711 ekor, ternak dipotong bersyarat sebanyak 2.154 ekor, dan ternak mati sejumlah 1.262 ekor.

PromosiRekomendasi Merek Jeans Terbaik Pria & Wanita, Murah Banget!

Menko Airlangga memaparkan upaya penanganan wabah PMK pada hewan ternak di daerah akan berbasis level mikro. Hal ini seperti dilakukan saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

“Untuk penanganan PMK di daerah akan berbasis level mikro, seperti yang dilakukan dalam penanganan Covid-19, akan diberikan larangan untuk hewan hidup [sapi], untuk bergerak di level kecamatan yang terdampak PMK, atau kita sebut Daerah Merah. Daerah Merah ini [per 23 Juni 2022] terdapat 1.755 kecamatan atau 38,0% dari total 4.614 kecamatan yang terdampak di 213 kabupaten/kota. Detail pengaturannya akan dimasukkan ke dalam InMendagri,” ujar Menko Airlangga dikutip dari siaran pers yang diterima Solopos.com pada Jumat (23/6/2022).

Baca Juga: Airlangga Hartarto Bertemu Pimpinan IBM, Ini Bahasan Detailnya

Kemudian, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut telah disetujui pengadaan vaksin untuk tahun 2022 ini yaitu sekitar 28,7 juta dosis dan seluruhnya akan dibiayai menggunakan dana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Anggaran Program PEN 2022). Selain itu juga perlu segera disiapkan vitamin dan obat-obatan, serta kebutuhan disinfektan untuk mendukung pelaksanaan biosecurity.

“Bapak Presiden memberikan arahan untuk obat-obatan harus segera disiapkan dan jumlah vaksinator agar dilengkapi. Seluruh mekanisme harus dijaga, selain pergeseran hewan, juga harus dikontrol terhadap mereka yang keluar masuk peternakan, melalui disinfektan agar carrier dari penyakit ini harus dijaga,” jelas Menko Airlangga.

Terkait dengan pembentukan Satgas Penanganan PMK, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui usulan struktur dari Satgas Penanganan PMK. “Satgas Penanganan PMK nanti akan dipimpin oleh Kepala BNPB dan wakilnya adalah Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Deputi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, serta Asops Kapolri dan Panglima TNI. Struktur ini mirroring dengan struktur Satgas Penanganan Covid-19,” jelas Menko Airlangga.

Baca Juga: Mentan Pastikan Penyakit Mulut dan Kuku Tak Pengaruhi Iduladha 2022

Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang akan menjadi sebagai Ketua Satgas Penanganan PMK, menegaskan segera bekerja. “Satgas dengan unsur lengkap [BNPB, Kementan, Kemendagri, Kemenko Perekonomian, TNI/ Polri, Pemda], akan segera bekerja. Hal-hal yang dilakukan dalam penanganan Covid-19 akan diterapkan dalam penanganan PMK, dan akan langsung turun ke Daerah Merah, sehingga penanganan PMK bisa dilakukan secepat mungkin,” ujar Letjen TNI Suharyanto saat jumpa pers bersama Menko Airlangga.

Baca Juga: Menko Airlangga Hartarto Ungkapkan Momen Emas Berinvestasi di Indonesia

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan Qurban pada Iduladha dan 3 hari Tasyrik. “Segera koordinasi dengan ormas-ormas Islam untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai hukum Qurban yaitu sunnah muakkad, dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan Qurban pada masa pandemi penyakit PMK seperti saat ini,” terang Menteri Agama.



Berita Terkait
Indeks Berita
Berita Terpopular
Indeks Berita
Berita Lainnya
Indeks Berita
      Promo & Events
      Berita Terkini
      Indeks Berita
      Part of Solopos.com
      Punya akun? Silahkan login
      Daftar sekarang...
      Support - FaQ
      Privacy Policy
      Tentang Kami
      Kontak Kami
      Night Mode