Menko Airlangga: Bantuan Tunai PKL & Warung di NTB Paling Tepat Sasaran

Menko Airlangga menyalurkan bantuan BT-PKLW kepada beberapa perwakilan PKL dan pemilik warung di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menko Airlangga: Bantuan Tunai PKL & Warung di NTB Paling Tepat Sasaran
SOLOPOS.COM - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyalurkan bantuan BT-PKLW di Kota Mataram, NTB, Kamis (14/10/2021). (Istimewa)

Solopos.com, SOLO — Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat, utamanya setelah diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membatasi mobilitas dan aktivitas masyarakat. Apalagi, bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang omzetnya turun drastis sejak adanya PPKM.

Pemerintah merespons kondisi tersebut dengan mencetuskan Program Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) yang termasuk dalam Klaster Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Program tersebut untuk melengkapi program Pemerintah yang sudah berjalan selama ini, seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), subsidi bunga KUR, penjaminan kredit modal kerja UMKM, PPh Final UMKM ditanggung Pemerintah, dan restrukturisasi kredit UMKM.

Baca juga: Optimalisasi Pusat Inkubasi Bisnis dengan Sosialisasi KUR di Kampus

Realisasi program itu berupa penyaluran bantuan uang tunai kepada pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik warung (PW) melalui personel TNI dan Polri. Diharapkan, bantuan akan dapat membantu mereka bangkit kembali setelah sekian lama terdampak PPKM.

Presiden Joko Widodo juga telah meluncurkan Program BT-PKLW secara resmi di Yogyakarta pada 9 Oktober 2021 dengan didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Meneruskan kegiatan di Yogyakarta, pada hari ini, Kamis (14/10/2021), Menko Airlangga menyalurkan bantuan BT-PKLW kepada beberapa perwakilan PKL dan PW di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca juga: Dukung Pengembangan Inovasi Keuangan Digital, Ini Strategi Pemerintah

Kegiatan yang diadakan di Taman Sangkareang tersebut dihadiri oleh sekitar 70 PKL/PW yang telah didata oleh Polresta Mataram dan Kodim 1606/Mataram.

“Per hari ini, jumlah bantuan yang telah tersalurkan di seluruh Indonesia sebanyak ± 240 ribu atau 24% dari total target penyaluran. Mekanismenya selama ini yaitu Petugas Polri dan TNI akan terjun langsung untuk mendata dan melakukan verifikasi PKL dan PW yang berhak menerima bantuan BT-PKLW. Calon penerima yang telah terdata dan terverifikasi itu akan menerima undangan pengambilan bantuan di Kantor Polres atau Kodim setempat,” jelas Airlangga.

Dialog dengan PKL dan Pemilik Warung

Menko Airlangga juga menyaksikan simulasi pendataan BT-PKLW oleh personel TNI/Polri dan menyalurkan langsung kepada 5 perwakilan penerima secara simbolis.

Dia kemudian berkeliling menyapa para PKL dan PW yang berjualan di sekitar taman tersebut, dan diakhiri dengan melakukan dialog dengan beberapa orang di antaranya. Airlangga menanyakan jenis usaha mereka, dan apa saja kebutuhannya yang akan dibantu terpenuhi dengan bantuan tersebut.

“Saya mengapresiasi dan berharap penyaluran bantuan BT-PKLW, terutama di Provinsi NTB ini, dapat berjalan lancar dan benar-benar dapat membantu para PKL dan PW untuk menjaga usahanya yang terdampak penerapan PPKM. Di sini 100% sudah disalurkan dan menjadi yang terbaik di Indonesia. Kegiatan ini sudah dicek Presiden, cepat sekali, dan tepat sasaran,” ungkap Menko Airlangga dalam rilis.

Baca juga: Airlangga Hartarto Berikan Bus Listrik dan Mikrobus Rp7,7 Miliar ke UGM

Sebagai informasi, sasaran penerima sampai akhir 2021 adalah sebanyak 1 juta orang PKL dan PW yang disalurkan melalui TNI (500 ribu) dan Polri (500 ribu). Besaran manfaat yang didapatkan sebesar Rp1,2 juta yang dibayarkan sekali untuk setiap PKL dan pemilik warung.

Kriteria untuk PKL dan pemilik warung yang bisa mendapatkan adalah mereka yang tidak termasuk dalam Daftar Penerima/Calon Penerima BPUM. Lokasi usahanya juga harus berada di Kabupaten/Kota yang menerapkan PPKM berdasarkan Inmendagri No. 27 dan 28 Tahun 2021. Serta, memenuhi persyaratan yang ditentukan yakni WNI, memiliki e-KTP dan bukan merupakan ASN, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD.

Turut hadir mendampingi Menko Perekonomian dalam kegiatan ini adalah Menteri Perindustrian; Kepala BNPB; Pangkogabwilhan II; Gubernur NTB; Kapolda NTB; Sekretaris Kemenko Perekonomian; Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian; Anggota DPR; Danrem 162/Wirabhakti; Wali Kota Mataram; Dandim 1606/Mataram; dan Kapolresta Mataram.


Berita Terkait
    Promo & Events
    Honda Motor Jateng
    Berita Terkini
    Indeks Berita

    Apa yang ingin anda baca?

    :
    :
    Night Mode
    Notifications
    Support
    Privacy
    PasswordUpdated 15 days ago