Menkes Budi Sebut Ide Airlangga di Balik Munculnya Kebijakan Vaksin Berbayar

Solopos.com, JAKARTA — Kebijakan vaksin berbayar berlabel vaksin Gotong Royong individu menuai banyak tentangan dari berbagai kelompok masyarakat. Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan kebijakan ini menyebut asal ide vaksin berbayar itu bukan dari mereka. Melainkan dari Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin Airlangga Hartarto.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunawan Sadikin. ia mengatakan ide vaksin Gotong Royong individu alias vaksin berbayar bermula saat rapat di kantor Kemenko Perekonomian. Rapat ini diinisiasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang digelar 26 Juni 2021.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Rapat melihat vaksinasi Gotong Royong itu speed-nya sangat perlu ditingkatkan,” kata Budi Gunadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (13/7/2021).

Baca Juga: Stok Vaksin Covid-19 Kudus Mulai Habis

Ia mengatakan vaksinasi Gotong Royong hanya menyumbang 10.000 sampai 15.000 dari target 1,5 juta vaksinasi Covid-19 per hari. Rapat itu kemudian mengusulkan beberapa ide. Mulai dari vaksin Gotong Royong bagi daerah, rumah sakit, anak, ibu hamil, ibu menyusui, hingga individu.

Kesimpulan rapat itu kemudian dibawa ke rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada 28 Juni 2021. Dengan masukan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kemenkes juga mengeluarkan Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 yang memuat perubahan aturan vaksinasi berbayar ini.

“Habis dari situ [rapat kabinet terbatas] Menko Perekonomian memberikan masukan sebagai KPC-PEN, kemudian kami harmonisasi, kami keluarkan,” kata Budi.

Percepat Vaksinasi

Dia melanjutkan, pemerintah menilai vaksin gotong royong masih bisa ditingkatkan untuk mempercepat pencapaian target vaksinasi. Budi melihat swasta seharusnya bisa lebih cepat dari pemerintah dalam mengakselerasi cakupan vaksinasi ini. Selain itu, dia beralasan bahwa vaksinasi gotong royong individu tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga: Erick Thohir Pastikan Vaksinasi Gotong Royong Tak Gunakan APBN

Budi mengatakan, pendanaan program tersebut berasal dari pembiayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta. “Jadi tidak ada keterlibatan negara dari sisi anggaran,” ujarnya.

Ditambahkan, vaksin Gotong Royong individu alias vaksin berbayar juga bersifat opsi dan bukan keharusan. Dikatakan, semua rakyat bisa mendapatkan akses ke program vaksinasi gratis.