Menhub diisukan selingkuh, PD tolak komentar

Jakarta — Lagi-lagi isu skandal asmara menteri dari Partai Demokrat mencuat. Setelah Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, kini Menteri Perhubungan Freddy Numberi disebut-sebut selingkuh dengan seorang reporter TV. Partai Demokrat tak mau menanggapi isu yang belum jelas buktinya.

“Saya nggak tahu itu. Kalau Menteri ESDM saya sudah ketemu saya, katanya nggak ada itu. Itu pembunuhan karakter,” ujar anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok, Kamis (2/9).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurut Mubarok, dalam kasus ini Demokrat tidak bisa masuk ke ranah pemberian sanksi. Karena Freddy Numberi sendiri masuk ke Demokrat setelah menjadi menteri dan langsung menjadi Dewan Pembina. Domain Dewan Pembina diberikan langsung kepada Ketua Dewan Pembina Demokrat, SBY. Demokrat pun belum ada upaya untuk menyelidiki kebenaran isu skandal asmara Freddy tersebut.

“Kita nggak mau menyelidiki aktif soal ini. Tidak mau sok moralis. Tapi kalau itu nyata dan menjadi domain publik, kita tidak pernah tolerir,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua juga tak mau menanggapi isu yang disebutnya belum jelas keakuratannya tersebut.

“Saya sama sekali tidak mendengar hal itu. Saya nggak mau menanggapi. Saya kira kita tidak bisa menanggapi berita itu sebagai berita. Itu termasuk fitnah,” ujar Max saat dihubungi detikcom.

Menurut Max, sebelumnya menteri dari Demokrat yakni Menteri ESDM juga disebut-sebut punya skandal asmara, namun itu hanya sebatas isu dan tidak ada bukti hingga kini. Isu skandal seperti ini dinilai hanya untuk menyudutkan posisi seseorang.

“Demokrat nggak mau menanggapi itu. Nggak ada datanya, nggak ada buktinya. Hanya fitnah. Kasihan orangnya,” ujarnya.

Isu selingkuh itu mencuat situs Rakyat Merdeka Online edisi Kamis 1 September dengan judul “Pengakuan Istri, Menteri Freddy Numberi Selingkuh dengan Wartawati”.

Hari ini Freddy Numberi telah menyangkal pengakuan istrinya itu. “Itu nggak usah dikomentarilah,” ujarnya di dua tempat terpisah, kantor wapres dan di kantor presiden.

dtc/tya