Mendikbud Tak Masalah Jika Full Day School Dibatalkan

Full day school ditolak berbagai elemen masyarakat. Mendikbud pun mengaku tak masalah jika ide itu ditarik atau dibatalkan.

Solopos.com, JAKARTA — Mendikbud Muhadjir Effendy senang masyarakat mengkritik gagasannya menerapkan full day school atau sekolah sehari penuh bagi siswa SD dan SMP. Dia menegaskan, ide itu akan dikaji dan diuji. Dia berani mengatakan tak jadi menerapkan ide jika ditemukan banyak kelemahan.

Promosi 796.000 Agen BRILink Siap Layani Kebutuhan Perbankan Nasabah saat Libur Lebaran

Pernyataan tersebut disampaikan Muhadjir dalam jumpa pers di Restoran Batik Kuring, Jl. Widya Chandra, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (9/8/2016). Dia menjawab pertanyaan soal munculnya petisi penolakan terhadap full day school di situs change.org.

“Ini kan masih sosialisasi, melontarkan gagasan. Kita ingin dapat masukan. Saya justru kalau ada orang yang baru diberi tahu langsung terima, malah curiga. Ini berarti tanda masyarakat kritis, masyarakat bagus. Saya juga senang kalau nanti ide itu diuji betul, sehingga nanti betul-betul mateng,” kata Muhadjir.

“Jadi kalau saya sekarang enggak punya beban, mau 10.000 [penandatangan petisi] 100.000 pun enggak apa-apa. Ini memang baru dilontarkan kok, baru ide,” sambungnya.

Muhadjir menegaskan, dirinya dan jajarannya akan betul-betul mengkaji ide full day school tersebut. Pakar-pakar akan diundang untuk dimintai pendapat. Baca juga: KPAI: Mendikbud Jangan Bikin Kebijakan Berdasarkan Pengalaman Pribadi.

“Tapi intinya begini, saya tidak mau berpanjang-panjang. Ini baru ide. Saya terima kasih atas respons masyarakat dan kami akan susun yang lebih menyeluruh yang lebih utuh. Nanti akan saya sampaikan lagi ke masyarakat. Nanti biar ada uji,” katanya.

“Kalau memang kira-kira dilanjutkan, mana yang akan kita sempurnakan, kita sempurnakan. Kalau tidak [batal diterapkan], tidak apa-apa, nanti kita tarik. Saya akan coba mencari pendekatan lain,” papar Muhadjir.

Ketua KPAI Asrorun Ni’am Sholeh mengingatkan ide Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy itu bisa merugikan anak jika menjadi kebijakan tanpa kajian yang utuh.

KPAI juga mengingatkan bahwa menteri baru tak harus membuat kebijakan baru. Apalagi, wacana kebijakan baru ini berpotensi tidak sesuai dengan kondisi sebagian anak. Menteri, katanya, harus membuat kebijakan nasional yang tidak parsial, artinya berdasarkan kondisi menyeluruh anak-anak Indonesia, bukan hanya kalangan menengah di perkotaan.

KPAI meminta Mendikbud memikirkan kondisi anak di masing-masing daerah yang berbeda-beda, kondisi psikologis, dan kebutuhan anak. “Dengan kebijakan full day school, pasti intensitas pertemuan anak dan orang tua juga pasti akan berkurang. Apalagi, tidak semua ortu bekerja keluar rumah. Ini akan berpengaruh dalam proses tumbuh kembang anak,” tulisnya.