Mendikbud Coret Tanoto Foundation & Putera Sampoerna dari Penerima POP

Solopos.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, menyatakan Putera Sampoerna Foundation bersama Tanoto Foundation dipastikan tidak menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam POP.

Dia menyebutkan kedua yayasan itu memakai skema pembiayaan mandiri untuk mendukung Program Organisasi Penggerak (POP).

Promosi Cerita Penjual Ayam Kampung di Pati Terbantu Kredit Cepat dari Agen BRILink

"Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN  dalam Program Organisasi Penggerak. Mereka menyambut baik saran tersebut. Dengan demikian, harapan kami ini akan menjawab kecemasan masyarakat. Mengenai potensi konflik kepentingan dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan,” kata Nadiem di Jakarta, dikutip dari keterangan persnya.

Terdengar seperti Guntur, Gedung Kantor OJK Jateng-DIY di Semarang Roboh

Mendikbud menjelaskan alasan Kemendikbud bermitra dengan para penggerak pendidikan dan menghasilkan inovasi-inovasi yang bisa dipelajari oleh pemerintah serta diterapkan skala nasional.

"Itulah tujuan dari POP, agar Kemdikbud bisa belajar dari masyarakat pergerakan pendidikan. Hanya satu visi kami, mencari jurus dan pola terbaik untuk pendidikan Indonesia," ujarnya.

Dia juga mengatakan pekan lalu melakukan penundaan sementara dan evaluasi lanjutan. Namun, polemik serta kebingungan masih terjadi di masyarakat.

Tak Direstui Sang Kakak, Adik Ipar Jokowi Mundur dari Pilkada Gunungkidul

Mendikbud harus mengklarifikasi Tanoto Foundation dan Putera Sampoerna Foundation telah sepakat tidak akan mengggunakan dana APBN sepeser pun.

"Harapan kami ini akan menjawab kekhawatiran masyarakat terkait konflik kepentingan dan isu kelayakan hibah yang saat ini bisa dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan," tegasnya.

Laporan Program

Sementara itu, organisasi yang menanggung biaya pelaksanaan program secara mandiri nantinya tidak wajib mematuhi semua persyaratan. Namun, kendati tak memakai anggaran negara, Kemendikbud tetap akan meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Penjelasan BMKG Semarang Terkait Embun Upas di Dieng

Instrumen pengukuran yang digunakan antara lain Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter untuk SD dan SMP atau Instrumen pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk PAUD.

“Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian besar terhadap program ini. Kami yakin penguatan gotong-royong membangun pendidikan ini dapat mempercepat reformasi pendidikan nasional yang diharapkan kita semua," tutup Nadiem.