Mendagri Sebut Deadline Rekam E-KTP 30 September Bisa Mundur

Deadline rekam e-KTP pada 30 September 2016 bisa saja mundur jika tak memenuhi target.

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah menyambut positif antusiasme masyarakat yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan berharap bisa mencapai target sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan polemik e-KTP tidak memiliki masalah secara prinsip. Dia mengungkapkan pencantuan tenggat waktu tersebut agar mempercepat penyelesaian masalah 22 juta warga yang belum memiliki e-KTP.

“Ternyata antusiasme masyarakat sangat bagus, sampai subuh-subuh antre dan sebagainya. Kemudian berkembang pemahaman yang keliru, ternyata ada yang nakal. Tapi sudah ketemu Kominfo, sudah diblokir websitenya [situs pengecekan e-KTP],” katanya di Kompleks Istana Negara, Senin (29/8/2016).

Namun, terkait tenggat waktu rekam e-KTP pada 30 September 2016, Tjahjo mengungkapkan tenggat tersebut juga tidak kaku dan hanya sebatas memberi batasan. Jika tidak bisa tercapai, maka tenggat waktu akan dimundurkan.

Tjahjo mencontohkan di wilayah DKI Jakarta masih terdapat 200.000 warga yang belum merekam e-KTP. Untuk itu, selain sosialisasi, pihaknya juga akan melakukan strategi jemput bola, khususnya untuk masyarakat yang tinggal di gunung dan pelosok.

Strategi ini, lanjutnya, sudah berjalan di Surabaya yang jemput bola untuk merekam e-KTP menggunakan motor. Hanya saja, alatnya masih terbatas yakni sekitar 6.000 per kecamatan.

Khusus menyangkut blanko, Tjahjo menegaskan bahwa saat ini jumlahnya cukup dan menumpuk. Untuk itu, dia meminta bagi kecamatan atau kelurahan yang tidak memiliki blanko bisa mendatangi dinas kependudukan dan catatan sipil.

“Blankonya ada. Per hari ini saja sudah 4,8 juta. Dengan hasil ini kami targetkan paling lambat pertengahan 2017 yang 22 juta sudah merekam data,” katanya.