Solopos.com, WONOGIRI — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri mengajukan rencana anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri senilai Rp66 miliar. Angka itu dinilai jauh lebih banyak dibandingkan anggaran Pilkada 2020, senilai Rp27,4 miliar.
Ketua KPU Wonogiri, Toto Sihsetyo Adi, mengatakan pembengkakan itu terjadi karena dua per tiga anggaran Pilkada 2024 digunakan membiayai honor dan biaya operasional badan penyelenggara pemilu (BPP) ad hoc.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Mereka terdiri dari BPP tingkat kecamatan, desa/kelurahan, hingga di tempat pemungutan suara (TPS). Angka honorarium BPP ad hoc tersebut mengalami kenaikan dua kali lipat dari sebelumnya.
“Yang dikelola KPU sini sebenarnya hanya senilai Rp10 miliar, yang sangat membebani itu honor ad hoc. Sepertiga yang ditanggung KPU Wonogiri. Sedangkan dua per tiga dikelola di kecamatan [tersebar di 294 desa/kelurahan di Wonogiri],” katanya saat ditemui Solopos.com, di ruang kerjanya, Senin (23/5/2022).
Toto mengatakan anggaran yang membengkak bisa saja berkurang dengan sejumlah prasyarat. Di antaranya jika honor ad hoc ditanggung pemerintah provinsi dan anggaran alat pelindung diri (APD) kembali ditanggung negara melalui anggaran pendapat belanja negara (APBN). Penggunaan anggaran KPU Wonogiri untuk berbagai kebutuhan ditarget senilai Rp20 miliar.
Baca Juga: 6 Kepala Daerah di Jateng Habis Masa Kerjanya di 2022, Siapa Saja?
“Saat ini kami sedang sharing anggaran dengan KPU provinsi untuk mengupayakan agar honor dapat ditanggung oleh provinsi. Supaya tidak terjadi dobel anggaran sehingga ada penghematan anggaran honor ad hoc, cukup signifikan mengurangi anggaran kota/kabupaten,” katanya.
Ia menargetkan dapat menyelenggarakan pesta demokrasi pada 2024 yang simpel tanpa harus melupakan substansi dari demokrasi tersebut. Salah satu yang digarisbawahi, yakni ihwal efisiensi anggaran.
Berkaca pada Pilkada 2020, KPU Wonogiri menerima anggaran sekitar Rp29 miliar. KPU dapat mengembalikan Rp1,6 miliar kepada Pemkab Wonogiri. Efisiensi dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 dapat terealisasi, salah satunya karena menyederhanakan sistem surat pertanggungjawaban (SPJ).
“Dari yang sebelumnya harus menggunakan kertas surat yang memerlukan pencetakan kertas, diganti dengan sistem transfer bank,” katanya.
Baca Juga: Masuk Survei Charta Politica untuk Pilkada Jateng, Ini Kata Yuliyanto
Sekretaris Daerah (Sekda) Wonogiri, Haryono mengaku masih menunggu keputusan penganggaran dari pemerintah provinsi (Pemprov). Jika nantinya anggaran honorarium ad hoc dapat dicukupi Pemprov, maka ia yakin angka anggaran Rp66 miliar itu dapat berkurang banyak.
“Kalau secara detail angka anggarannya kami malah belum mempelajari. Soalnya APBD 2023 saja belum kami bahas, apalagi APBD yang untuk 2024,” terang Haryono saat dihubungi, Senin.
Ke depan ia bakal menyampaikan ke bupati dalam pembahasan APBD ihwal anggaran Pilkada yang mencapai Rp66 miliar.
“Pembahasan kepastian anggaran Pilkada kepada bupati, kemudian dibahas bersama DPRD,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
