Solopos.com, JAKARTA — Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tiba-tiba mengungkap kriteria kader yang akan ia ajukan sebagai menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan Megawati tersebut meluncur di tengah isu reshuffle kabinet kerja pimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Menurut Megawati, kader yang diajukan ke Jokowi adalah orang pilihan yang sudah melewati sekolah partai dan pendidikan tentang tata negara.
Dia mencontohkan Tjahjo Kumolo dan Pramono Anung yang ditunjuk menjadi pembantu Presiden Joko Widodo di pemerintahannya.
Para mantan Sekretaris Jenderal PDIP ini dianggapnya cukup berhasil.
Baca Juga: Jokowi Reshuffle Kabinet Hari Ini, Posisi Nadiem Diprediksi Aman, Bahlil Naik Jabatan
“Kalau saya mau menjadikan mereka seorang menteri, kan harus tahu pengetahuan dia bagaimana, bisa tidak menjalankannya. Kan tidak sembarangan,” katanya pada acara PDIP secara daring yang dikutip Solopos.com dari Bisnis, Kamis (28/10/2021).
Megawati berpesan kepada para kader jangan puas dengan kondisi sekarang. Mereka harus terus belajar dan mengasah diri.
Aturan Partai
“Kan banyak DPD [dewan pimpinan daerah] yang juga bupati. Jadi jangan puas saya mau jadi bupati saja, tapi dalam pengelolaanya tidak mumpuni,” jelasnya.
Megawati lantas mengingatkan agar semua kader mengikuti aturan organisasi. Dia tidak segan memecat siapapun kader yang tidak patuh pada aturan partai.
“Organisasi ini terbangun karena disiplin partai. Tanpa itu, hanya besar badan. Masa mau begitu. Kita harusnya solid,” ucapnya.
Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Masihkah Moeldoko menjadi Teman Jokowi?
Megawati menjelaskan sebagai ketua umum partai dirinya bertanggung jawab atas aturan partai. Bagi mereka yang enggan menjalankan tugas organisasi, lebih baik keluar dari PDIP.
Dia sendiri merasa lucu apabila ada kader yang diberhentikan lalu menggugat ke pengadilan. Megawati menegaskan bahwa apa yang dia lakukan, termasuk memecat kader yang tak loyal sudah berdasarkan aturan.
Regulasi itu pun bukan dia yang buat, tapi berdasarkan kesepakatan di kongres. Dia meminta logika tersebut jangan dibalik.
“Karena sampai saat ini insyaallah kalau ada gugatan kami menang. Bukan saya, tapi partai menang. Kenapa? Karena saya mengikuti anggaran dasar/anggaran rumah tangga. Bukan karena saya main pecat sembarangan,” jelasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
