top ear
Nurul Istoqomah UNS Solo
  • SOLOPOS.COM
    Nurul Istoqomah UNS Solo

Mari Mainkan Peranan Kita!

Artikel ini ditulis Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Nurul Istiqomah.
Diterbitkan Senin, 29/06/2020 - 12:44 WIB
oleh Solopos.com/Nurul Istiqomah
12 menit baca

Indonesia dan semua negara di dunia sedang mengalami krisis kesehatan yang memberikan dampak di semua sektor. Indonesia telah mengalami beberapa krisis, krisis pertama yang selama ini dihadapi terjadi pada tahun 1965 karena adanya hiperinflasi hingga mencapai 600%. Hiperinflasi tersebut disebabkan adanya proyek Mercusuar yang didengungkan oleh Presiden Soekarno, sehingga negara harus mencetak rupiah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah sanering atau pemotongan nilai rupiah dari Rp 1.000 menjadi Rp. 1. Krisis ini membuat ketidakpercayaan terhadap Presiden Soekarno dan menyebabkan Kudeta pada 30 September 1965, sehingga pemerintahan akhirnya beralih ke Presiden Soeharto.

Krisis yang terjadi pada pemerintahan Presiden Soeharto adalah krisis ekonomi yang akhirnya menjadi krisis multidemensi. Krisis ini terjadi karena melemahnya nilai tukar rupiah yang disebabkan defisit transaksi berjalan yang semakin besar dari tahun ke tahun serta utang luar negeri dengan jangka waktu pendek. Krisis tersebut menyebabkan keresahan di masyarakat karena tingkat inflasi menyentuh angka 70 % dan tingkat penggangguran mencapai 5,47 % sedangkan tingkat kemiskinan meningkat drastis dari 11,3 % menjadi 24,2 % pada tahun 1998. Kebijakan yang dilakukan berupa restrukturisasi perbankan, mengurangi depresiasi nilai rupiah, serta kebijakan fiskal untuk realokasi pengeluaran yang tidak produktif. Pada masa krisis tersebut akhirnya menyebabkan Presiden Soeharto diturunkan dari pemerintahan.

Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 yang terjadi di Amerika Serikat tidak terlalu banyak berdampak di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah rasio ekspor dengan PDB yang ada di Indonesia sekitar 29 %, sedangkan negara-negara yang mempunyai dampak besar dari adanya krisis global 2008 adalah negara yang mempunyai rasio ekspor terhadap PDB yang besar. Contohnya untuk negara di ASEAN adalah Singapura karena rasio ekspornya mencapai 200 % sehingga pertumbuhan ekonominya turun menjadi 0,14 % pada tahun 2008, dan pada tahun 2009 pertumbuhannya menjadi -2,30 %. Sedangkan Indonesia, pertumbuhan ekonomi hanya mengalami koreksi sedikit dari 6,01 % pada tahun 2008 menjadi 4,63 % pada tahun 2009.

Krisis yang terjadi pada tahun 2020 adalah krisis kesehatan publik serta humanitarian terbesar, dimana tidak saja menimbulkan kedaruratan kesehatan melainkan juga memberikan kerugian secara ekonomi yang cukup besar. Jumlah penduduk dunia yang terpapar Covid-19 sampai dengan saat ini sejumlah 6,14 juta jiwa. Di Indonesia, jumlah penduduk yang terkena Covid-19 adalah sebanyak 39.294 orang (16 Juni 2020) dengan tingkat kematian sebesar 5,59 %. Hampir semua sektor terkena imbasnya, dan sektor yang paling berat terkena pandemik Covid-19 adalah sektor pariwisata karena terhentinya usaha disebabkan social distancing. Sektor tersebut diprediksikan baru pulih pada tahun 2022. Sedangkan di sektor keuangan, terdapat ancaman ketidakmampuan dunia usaha untuk melakukan pembayaran pinjaman. Oleh karena itu, OJK melakukan monitoring terhadap sektor produktif yang paling terkena dampak dari Covid-19. Walaupun komposisi pembiayaan terhadap sektor produktif hanya berkisar 28-30 %, sedangkan pembiayaan konsumtif berkisar 70-72% tetapi sektor tersebut yang memberikan efek multiplier yang lebih banyak ke perekonomian dibandingkan pembiayaan konsumtif.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh OJK yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian adalah dengan Relaksasi Kredit untuk menekan resiko kredit macet perbankan, sehingga perbankan tidak perlu menambah Non Performing Loan (NPL) guna menambah cadangan kerugian akibat kredit macet. Hal ini dilakukan untuk menambah daya tahan dari dunia usaha dalam menghadapi Covid-19. Permintaan agregat yang menurun dari masyarakat, karena adanya ketidakpastian mengenai kondisi yang akan datang menyebabkan masyarakat melakukan langkah aman dengan mengurangi permintaan akan barang di lini sekunder dan tersier. Konsumsi yang tetap dilakukan oleh masyarakat adalah pada basic need, seperti pada produk bahan makanan, sedangkan permintaan pada produk sekunder dan tersier mengalami kelesuan.

Rentetan akibat penurunan permintaan agregat dari masyarakat selain berdampak kepada kedua sektor tersebut, ternyata juga berdampak ke sektor lainnya seperti sektor transportasi dan otomotif karena penurunan mobilitas manusia, sektor pertambangan karena adanya kelebihan produksi, sektor konstruksi disebabkan adanya potensi kenaikan pembangunan serta sektor UMKM. Pada krisis ekonomi tahun 1998, UMKM bertindak sebagai penyelamat perekonomian Indonesia tapi pada krisis kesehatan publik sekarang ini justru UMKM yang menderita paling berat. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh CORE Indonesia (Center of Reform on Economics) mengatakan bahwa masyarakat golongan rentan dan hampir miskin yang mempunyai potensi kehilangan pekerjaan yang paling besar karena umumnya mereka bekerja pada sektor informal, serta banyak usaha yang harus ditutup sementara karena adanya kebijakan PSBB.

Gelombang PHK

Ketika permintaan agregat masyarakat mengalami penurunan maka gelombang PHK pun mulai melanda Indonesia. Berdasarkan data (Mei 2020) dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, terdapat 6 juta tenaga kerja yang terkena dampak dan 90 % dalam status dirumahkan sedangkan sisanya di PHK. Angka tersebut baru bisa dilacak dari sektor formal saja, sedangkan di sektor informal terdapat 314.883 orang (CNN Indonesia). Jika jumlah pengangguran bertambah, maka bisa dipastikan bahwa daya beli masyarakat mengalami penurunan dan berakibat terhadap tingkat inflasi. Berdasarkan catatan dari BPS menyatakan bahwa inflasi Indonesia pada bulan April 2020 mencapai titik terendah yaitu sebesar 0,08 %. Ini merupakan penggambaran anomali yang terjadi di Indonesia ketika menjelang lebaran, dimana inflasi biasanya mengalami peningkatan karena adanya peningkatan permintaan barang dan jasa.

Di sisi lain, ketika daya beli masyarakat menurun karena adanya PHK serta penerapan PSBB, konsumsi aoutonomus yang dikeluarkan masyarakat tetap ada, bahkan kewajiban pembayaran yang bersifat wajib tetap harus dilakukan masyarakat. Ini menimbulkan gejolak dalam masyarakat, diantaranya adalah peningkatan tingkat kriminalitas, karena ketika perut butuh sesuatu untuk dimakan sedangkan uang yang ada dalam genggaman mengalami penurunan bahkan sama sekali tidak ada pemasukan, maka hal tersebut merupakan salah satu pemicu munculnya angka kriminalitas yang tinggi.

Neva Goodwin (2018) dalam tulisannya mengenai This is More Than One Economy yang diterbitkan di Real-World Economics Review mengatakan bahwa pelaku ekonomi itu dibedakan menjadi tiga, yaitu core economy dimana rumah tangga menjadi pelakunya, private business economy yang dilakukan oleh perusahaan dan public purpose economy dimana pemerintah berperan didalamnya. Pada masa pandemic Covid-19 ini semua melakukan bagiannya masing-masing. Pemerintah sebagai public purpose economy melakukan bagiannya dengan porsi yang paling besar supaya pandemik ini segera berakhir. Konsep dimana “Negara Harus Hadir” membuat masyarakat merasa percaya bahwa pemerintah bekerja sehingga perusahaan dan rumah tangga juga melakukan bagiannya dengan optimal.

“Negara Harus Hadir” dilakukan dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dilakukan pemerintah karena merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Beberapa program yang dilakukan tersebut adalah bantuan sosial, percepatan pelaksanaan Kartu Prakerja serta pemotongan tagihan listrik. Berdasarkan pernyataan Imaduddin Abdullah (pengamat ekonomi Indef) menyatakan bahwa negara-negara yang berhasil mengatasi dampak Covid-19 melakukan stimulus fiskal disektor kesehatan, pengurangan dampak negatif dari Covid-19 serta bantuan bisnis yang diberikan pasca pandemik.

Stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi Pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp. 405,1 triliun yang akan diberikan kepada sektor kesehatan sebesar Rp. 75 triliun untuk pembelian alat kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan, peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan. Sedangkan untuk perlindungan sosial sebesar Rp. 110 triliun yang digunakan bagi 10 juta penduduk penerima PKH, 20 juta penerima kartu sembako, 5,6 juta penerima kartu pra kerja, serta insentif cicilan KPR untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta diskon tarif listrik bersubsidi. Stimulus pemerintah dalam intensif pajak dan stimulus kredit usaha rakyat sebesar Rp. 75,1 triliun serta untuk pemulihan ekonomi sebesar 150 triliun yang bertujuan untuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya UMKM.

Konsekuensi dari adanya adanya stimulus fiskal ini akan menambah defisit anggaran negara hingga mencapai 5,07 %. Angka tersebut melewati batas yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana batas maksimal dari defisit anggaran adalah sebesar 3 % dari PDB. Berdasarkan catatan, rata-rata defisit anggaran selama pemerintahan Presiden Jokowi adalah sebesar 2,25 % sehingga Presiden Jokowi harus mengeluarkan Perpu sebagai payung hukum terhadap relaksasi defisit anggaran yang melebihi 3 % selama kurun waktu 3 tahun, dan komitmen pemerintah adalah pada tahun 2023 akan kembali ke peraturan UU tersebut .

Berdasarkan hasil kajian mengenai hubungan defisit anggaran dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan data tahun 1981-2019 yang dilakukan oleh Istiqomah (2019), menyatakan bahwa defisit anggaran dalam jangka pendek memang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga teori Ricardian Equivalence memang terbukti di Indonesia. Teori tersebut menjelaskan bahwa defisit anggaran tidak ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, karena pengurangan pajak yang dilakukan pemerintah sekarang tidak akan menambah konsumsi yang dilakukan masyarakat. Masyarakat mengetahui bahwa dalam jangka panjang, mereka akan tetap melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah dengan nilai yang lebih tinggi. Sehingga kelebihan pendapatan yang terjadi sekarang akan disimpan untuk dikonsumsikan pada waktu yang akan datang, sehingga defisit anggaran tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Lag-Time

Berdasarkan penelitian tersebut, juga ditemukan bahwa terdapat lag-time supaya defisit anggaran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil perhitungan panjang lag optimal diketahui bahwa baru pada tahun ketiga dampak dari defisit anggaran tersebut bisa terlihat pada pertumbuhan ekonomi. Maka, ketika kebijakan defisit anggaran dikembalikan maksimal sebesar 3 % pada tahun 2023, efek/ dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sudah bisa terlihat pada tahun tersebut dan tidak memperbesar beban negara terhadap utang luar negeri. Dalam jangka panjang, ternyata defisit anggaran berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia seperti yang diungkapkan oleh kelompok Keynesian. Teori tersebut menjelaskan bahwa defisit anggaran memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena menganggap bahwa utang merupakan leverage atau stimulus terhadap perekonomian.

Defisit yang terjadi di Indonesia pada waktu pemerintahan Presiden Soeharto digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang akhirnya menaikkan pertumbuhan ekonomi dari 1,08 % menjadi rata-rata sekitar 7 % per tahun. Sedangkan pada era Presiden SBY, defisit anggaran digunakan untuk memperbesar alokasi subsidi untuk masyarakat, terutama subsidi di bidang energi. Defisit anggaran yang terjadi di era Presiden Jokowi digunakan untuk modal BUMN membangun infrastruktur di Indonesia. Defisit anggaran yang terjadi di era Pandemi Covid-19 ini peruntukannya berbeda dengan defisit anggaran yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, terutama pada peruntukannya yaitu digunakan untuk mempertahankan daya beli yang ada di masyarakat serta untuk mengatasi pandemic Covid-19 di sektor kesehatan.

Pemerintah sudah menjalankan perannya dalam menghadapi Covid-19. Bagaimana dengan perusahaan yang bertindak sebagai private business economy? Perusahaan merupakan salah satu pelaku ekonomi yang terkena imbas berat dalam Pandemi Covid-19 ini, bahkan peran UMKM di krisis yang sekarang berbeda dengan krisis 1998. Akibat daya beli masyarakat yang menurun, maka perusahaan harus melakukan keputusan sulit untuk melakukan PHK atau merumahkan karyawannya. Selain itu juga diakibatkan karena rantai suplainya terganggu baik dari sisi produksi maupun penjualan, maupun di ekspor dan impor. Perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran biasanya sudah mempunyai masalah sebelum adanya Covid-19 tersebut. Sehingga Covid-19 hanya sebagai pemicu adanya bom waktu yang terjadi pada perusahaan tersebut.

Tetapi, jika kondisi perusahaannya sehat maka adanya Covid-19 ini membuat tujuan perusahaan yang profit oriented bertindak pula sebagai “corporate citizen”, yaitu memberikan manfaat atau pelayanan kepada anggotanya dan bergerak meningkatkan kesejahteraan sosial. Banyak perusahaan yang akhirnya merubah produk yang dihasilkannya untuk mendukung program pemerintah, baik pada lini kesehatan, serta penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang garmen akhirnya memproduksi APD untuk memenuhi keperluan garda depan sektor kesehatan untuk mengatasi Covid-19 supaya angka kematian petugas kesehatan tidak tinggi.

Persentase kematian tenaga kesehatan akibat Covid-19 di Indonesia adalah sebesar 6,5 % dan merupakan angka yang memprihatinkan karena berada jauh di atas angka kematian tenaga kesehatan global yang sebesar 0,37 %. Tingkat kematian tenaga kesehatan di Inggris saja hanya sebesar 0,5 %; di Amerika Serikat yang mempunyai jumlah penduduk terpapar Covid-19 terbesar pun hanya sebesar 0,16 % (The Conversation). Hal ini disebabkan masih minimnya APD yang digunakan para tenaga kesehatan serta kualitasnya mungkin belum sesuai dengan yang diterapakan dalam standar kesehatan.

Peran Perusahaan

Keikutsertaan perusahaan dalam menjalankan fungsinya pada masa pandemi sekarang ini tidak semata untuk mencari keuntungan saja, melainkan untuk membantu pemerintah untuk memerangi wabah Covid-19 dan juga untuk membangun citra positif di mata publik. Citra baik bagi perusahaan adalah aset, karena nantinya brand image memiliki dampak pada persepsi konsumen. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah dalam bentuk empati, yaitu membuat atau membagikan produk untuk menopang kesehatan seperti masker atau hand sanitizer. Jika terdapat perusahaan yang beralih untuk memproduksi barang-barang tersebut (masker dan hand sanitizer), maka merupakan salah satu bentuk jalan keluar jangka pendek untuk mempertahankan supaya usahanya tetap berjalan guna menyelamatkan karyawannya dari gelombang PHK.

Peran lain yang dilakukan perusahaan adalah memberikan solusi. Ketika semua sistem yang biasa terjadi dalam kehidupan berubah tatanannya, dari kegiatan yang bersifat luring menjadi daring maka kita melihat banyak perusahaan yang ikut terjun untuk memberikan solusi, beberapa lembaga pendidikan online akhirnya mengratiskan pembelajaran supaya bisa dinikmati lebih banyak pelajar di Indonesia. Perusahaan juga memberikan dukungan akses internet serta sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk rumah sakit guna mempermudah para petugas dan relawan untuk berkoordinasi, demikian juga pengantaran makanan serta barang online mempunyai peran yang besar untuk mengurangi kerumunan masyarakat di tempat-tempat publik.

Pada masa pandemi sekarang ini memang waktunya untuk memberi, aksi nyata yang telah dilakukan perusahaan adalah membantu pemerintah dalam memberikan aksi sosial kepada masyarakat, yaitu pemberian paket bantuan sembako bagi masyarakat yang membutuhkan. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat mengurangi dampak sosial akibat adanya pandemic Covid-19, sehingga beberapa hal buruk misalkan angka kriminalitas bisa ditekan.

Rumah tangga sebagai core economy, juga mempunyai peranan yang penting. Core economy/ ekonomi inti adalah dimana rumah tangga dan masyarakat menjalankan kegiatan internal untuk menyediakan barang dan layanan kepada anggota keluarga guna meningkatkan kesejahteraan. Pada dasarnya tujuan utama yang dilakukan oleh ekonomi inti adalah untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan. Rumah tangga akan bergerak untuk melindungi anggota keluarganya dengan membeli masker dan hand sanitizer pada waktu awal pandemi ini terjadi. Hal ini menyebabkan harga masker dan hand sanitizer tersebut membumbung tinggi.

Adanya perilaku panic buying dari masyarakat menyebabkan permintaan lebih banyak daripada penawaran sehingga mendorong harga menjadi naik. Kita telah melewati tahap, dimana masker dan hand sanitizer sangat susah dicari dan banyak yang dijual dengan harga yang sangat mahal. Anjuran pemerintah untuk menggunakan masker kain yang bisa dicuci ulang merupakan salah satu jalan keluar. Disinilah peran keluarga sebagai inti ekonomi yang berusaha untuk menyediakan layanan kepada anggota keluarganya berjalan. Mereka membuat masker kain dan hand sanitizer sendiri atau membelinya dari UMK yang ada disekitar mereka sehingga berguna untuk menjaga kesehatan anggota keluarganya supaya tidak terpapar Covid-19 dan menghidupkan kembali usaha kecil masyarakat yang mengalami kelesuan.

Peranan rumah tangga dalam masyarakat tersebut akhirnya mendorong penawaran akan masker dan hand sanitizer semakin meningkat, dan sekarang kita melihat harga barang-barang tersebut sudah bergerak turun. Lantas apalagi yang bisa rumah tangga lakukan untuk ikut turut serta dalam menghadapi Covid-19?. Pada waktu menjelang lebaran kemarin, kita dihimbau untuk patuh terhadap anjuran pemerintah untuk tetap bekerja, belajar dan beribadah dari rumah serta tidak mudik pada lebaran tahun ini.

Di era new normal yang sekarang mulai diterapkan oleh pemerintah, sebagai salah satu jalan keluar supaya perekonomian tidak terpuruk lebih dalam maka peran keluarga sebagai core economy sangat penting. Aktivitas masyarakat yang kembali normal dengan mengindahkan protokol kesehatan diyakini tidak bisa dilakukan secara disiplin oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini diketahui dengan naiknya angka orang yang terpapar Covid-19 setelah pemerintah mulai melonggarkan peraturan PSBB. Bahkan pada waktu diberlakukannya PSBB, diyakini kurang efektif untuk melakukan pencegahan Covid-19. Ketika kehidupan baru mulai diberlakukan, bertujuan supaya aktivitas ekonomi kembali bergerak untuk mendorong daya beli masyarakat merangkak naik, sehingga pengeluaran pemerintah dalam Jaringan Pengaman Sosial tidak akan bertambah lagi dan defisit anggaran bisa dikendalikan.

Peran Rumah Tangga

Peran rumah tangga sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kesadaran serta mawas diri bagi keluarga intinya karena angka penderita Covid-19 jumlahnya belum mengalami penurunan yang signifikan, dan ketika era new normal/ kehidupan normal baru mulai diberlakukan maka kondisi perekonomian sudah semakin membaik disertai tetapi dengan angka penderita Covid-19 yang semakin mengalami kenaikan. Maka kembali lagi ke kita, sebagai pelaku core economy/ ekonomi inti untuk turut serta mengatasi pandemic Covid-19 yang ada di Indonesia. Peran rumah tangga adalah menjaga supaya sebaran Covid-19 tidak semakin luas dengan masih berada di rumah jika memungkinkan tetapi tetap produktif. Ataupun jika harus keluar rumah untuk bekerja, maka harus mematuhi protocol Kesehatan yang sudah diterapkan. Kita mengatahui bahwa ketika tingkat ketakutan tinggi, maka angka sebaran Covid-19 kemarin cenderung lebih rendah dibandingkan pada saat sekarang ini, yaitu pada kondisi banyak orang sudah jenuh di rumah serta tingkat ketakutannya sudah menurun drastis.

Bersabarlah, sekarang ini yang dilawan tidak hanya Covid-19 tapi juga ketidakmautahuan dari masyarakat. Sehingga #Indonesiaterserah tidak berlarut-larut dan menjadikan patah semangat dari para petugas kesehatan yang berada di garda depan dalam mengatasi Covid-19. Semua berperan dalam membuat Indonesia bangkit melawan krisis kesehatan publik, sehingga aktivitas perekonomian akan kembali normal. Gelombang PHK yang terjadi sekarang akan teratasi dengan meningkatnya permintaan agregat dari masyarakat, yang membuat industri dan perusahaan bangkit lagi sehingga permintaan tenaga kerja meningkat, serta angka pengangguran akan bergerak menurun. Ini semua akan diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat dan berakhir pada pertumbuhan ekonomi yang merangkat naik. Maka, mari mainkan peran kita !


Editor : Profile Danang Nur Ihsan
LIKE di sini untuk lebih banyak informasi terbaru di Solopos.com

berita terkait

berita terpopuler

Iklan Baris

Properti Solo & Jogja

berita terkini