Solopos.com, SALATIGA – Mulai hari ini Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga resmi menaikkan tarif parkir tepi jalan umum untuk semua jenis kendaraan.

Perincian kenaikan, untuk sepeda motor sebesar 100 persen dari tarif sebelumnya dari semula Rp1.000 menjadi Rp2.000 per unit per parkir. Tarif parkir kendaraan bermotor roda empat juga naik dari Rp2.000 menjadi Rp3.000 per unit per parkir.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kenaikan juga dialami untuk kendaraan bermotor roda enam, yang naik menjadi Rp5.000 per unit per parkir. Sedangkan kendaraan bermotor beroda lebih dari enam naik menjadi Rp12.000 per unit per parkir.

Terkait kenaikan tarif parkir tersebut, Kepala Dinas Perhubungan ( Dishub) Kota Salatiga Sri Satuti mengaku, pihaknya sudah mensosialisasikan kepada masyarakat jauh hari sebelumnya.

Pihak Dishub juga telah memasang sejumlah spanduk di sejumlahmlokasi parkir di Jalan Jenderal Sudirman terkait kenaikan tarif parkir.

“Sesuai tugas kami mensosialisasikan dengan surat edaran dari Bu Sekda sampai ke RT dan RW. Selain itu pasang juga spanduk dan website milik Dishub dan Pemkot Salatiga,” terang Sri Satuti saat ditemui Solopos.com, Kamis (25/4/2024).

Dikatakan, dengan adanya kenaikan tarif parkir itu pihaknya juga telah melakukan edukasi terhadap para jukir untuk menambah pelayanan parkir. Sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman meskipun ada kenaikan tarif.

“Hari ini kita juga lakukan monitoring di lapangan yang dilakukan dari Dishub untuk memastikan tarif parkir tersebut mulai berlaku hari ini,” terang Sri Satuti.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit menyebut, kenaikan tarif tersebut menjadi hal yang normal.

Mengingat sudah puluhan tahun tarif parkir di Kota Salatiga tidak naik. Terkait kenaikan itu sudah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Kami juga sudah lakukan study banding dengan berbagai daerah. Memang sudah saatnya naik. Tapi juga harus diimbangi dengan fasilitas. Juga harus ada karcis, yang tidak mendapat karcis harus membayar,” kata Dance.

Salah seorang pengguna parkir, Arif mengaku tak masalah dengan kenaikan tarif parkir tersebut. Sebab di beberapa daerah lain tarif parkir sepeda motor juga sudah Rp2.000. Meski begitu, ia meminta agar jukir lebih aktif dalam melayani masyarakat setelah adanya kenaikan tarif ini.

“Kalau ada kenaikan ini enggak masalah. Tapi jukir juga harus lebih cekatan tidak hanya minta uangnya saja. Jadi kita ngasih itu ikhlas, karena ini kan jasa ya,” ungkapnya.

Solopos.com, JAKARTA – DPR akan merevisi Undang-undang tentang Pemilu (UU Pemilu) untuk mengevaluasi sejumlah aturan ihwal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) hingga sistem proporsional terbuka atau tertutup.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan pihaknya sudah berdiskusi untuk melakukan penyempurnaan sistem kepemiluan. Apalagi, masa pemerintahan baru akan segera dimulai.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Di awal masa kerja menjadi waktu yang efektif untuk mengevaluasi Undang-undang Pemilu yang jauh dari masa pemilunya, sehingga betul-betul objektif sehingga punya waktu untuk mengusulkan,” ujarnya saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (25/3/2024) via Bisnis.com.

Dari hasil pembicaraan awal, terdapat sembilan isu krusial yang dirasa perlu dirumuskan kembali dalam peraturan perundang-undangan. Perinciannya, ada lima isu klasik dan empat isu kontemporer.

Untuk lima isu klasik itu: Pertama, terkait sistem pemilu proporsional terbuka atau coblos langsung nama calon legislatif. Apakah sistem tersebut perlu diperbaiki mengingat makin maraknya politik uang.

Kedua, evaluasi presidential threshold 20%.  Ketiga, evaluasi parliamentary threshold (ambang batas masuk parlemen) 4%. Keempat, distribusi district magnitude alias besaran kursi per daerah pemilihan. Kelima, mengenai sistem perhitungan konversi suara ke kursi.

Sementara itu untuk empat isu kontemporer: Pertama, soal keserentakan antara penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) dan legislatif (pileg).

“Apakah memang ini yang terbaik? Misalnya pilpres dan pileg disatukan, padahal dulu kita tahun 2014 kan itu dibedakan. Salah satu contoh misalnya hasil pemilu sebelumnya yang lima tahun lalu, itu dipakai sekarang. Apakah itu up to date atau tidak?” jelas Doli.

Kedua, terkait penggunaan sistem digital atau elektronik dalam penyelenggaraan pemilu. Apalagi, lanjutnya, pengguna aplikasi Sirekap banyak disoroti dalam ajang Pemilu 2024. Ketiga, politik mahar. UU kepemiluan selama ini dirasa kurang membicarakan secara rinci untuk menghambat perbuatan amoral selama pemilu.

“Tidak diatur secara detail bagaimana kalau orang tertangkap, misalnya orang melakukan money politic, politik transaksional, ini juga yang harus diperbaiki dalam Undang-undang kita itu,” ujarnya.

Kelima, ihwal rezim kepemiluan yang selama ini ada dua: pemilu dan pilkada. Nantinya, dualisme ini akan dievaluasi.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “DPR Segera Revisi UU Pemilu, Evaluasi Presidential Threshold hingga Sistem Pemilu”

Solopos.com, KLATEN – Warga Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, yang menganiaya kakaknya hingga meninggal dunia, Rabu (24/4/2024) malam, bakal dicek dan diobservasi kondisi kejiwaannya. Hingga kini, pria berinisial SP, 51, itu masih menjalani pemeriksaan di Polres Klaten.

Sedangkan jenazah kakaknya berinisial SAP, 58, dibawa ke RS Bhayangkara Polda DIY untuk proses autopsi. Kasatreskrim Polres Klaten, AKP Yulianus Dica Ariseno Adi, menjelaskan polisi sudah memeriksa saksi-saksi, mengamankan barang bukti, serta terduga pelaku.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dari keterangan saksi-saksi, terduga pernah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa daerah (RSJD) di Klaten karena mengalami gangguan kejiwaan. “Untuk itu langkah yang kami ambil, kami akan melakukan observasi terkait kesehatan terduga pelaku apakah benar mengalami gangguan jiwa atau tidak,” kata Kasatreskrim saat ditemui wartawan di Polres Klaten, Kamis (25/4/2024).

Terkait motif SP menganiaya kakaknya hingga meninggal, polisi hingga kini masih kesulitan menelusuri latar belakang perbuatan warga Gemblegan, Kalikotes, Klaten, itu. Jawaban yang diberikan pelaku saat ditanya polisi cenderung melantur.

“Motifnya kami masih kesulitan karena tadi malam kami juga sudah melakukan pemeriksaan dengan berbagai cara, pelaku belum bisa menjawab dalam keadaan normal,” kata Kasatreskrim.

Kepala Desa (Kades) Gemblegan, Waluyo, mengatakan warga sempat berupaya melarang pelaku menganiaya korban. Namun, pelaku tak menghiraukan. Hingga akhirnya warga menghubungi polisi.

Bhabikamtibmas bersama Babinsa kemudian mendatangi lokasi dan mengecek kondisi korban sudah meninggal dunia. Waluyo membenarkan berdasarkan keterangan warga bahwa pelaku maupun korban diduga pernah memiliki riwayat gangguan kejiwaan.

Waluyo menjelaskan sebelumnya atau saat siang, kakak-beradik itu masih bersama-sama memperbaiki pagar rumah hingga minum es teh bareng. “Penyebabnya karena apa [sampai terjadi penganiayaan] kami juga kurang paham,” ungkap dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, peristiwa adik menganiaya kakak hingga meninggal dunia terjadi di Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Rabu (24/4/2024) malam. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 21.00 WIB.

Saat itu, warga mendengar suara keributan dari arah rumah korban dan pelaku yang merupakan kakak-beradik. Saat warga datang, korban berinisial SAP, 58, sudah dalam kondisi tergeletak di halaman rumah dengan luka di bagian kepala.

Sementara adiknya berinisial SP, 51, duduk tak jauh dari posisi korban. SP kemudian diamankan dan dibawa polisi. Di dalam rumah ada ibu kakak beradik tersebut yang beberapa waktu terakhir sakit serta terbaring di tempat tidur. Saat ini, ibu kakak beradik itu dievakuasi ke rumah salah satu warga.

Berdasarkan pantauan Solopos.com, garis polisi masih terpasang di pagar rumah yang menjadi lokasi kejadian. Kondisi pekarangan rumah cukup luas. Peristiwa itu kini ditangani polisi. Aparat Polres Klaten mengamankan sejumlah barang bukti yakni sepotong kayu dengan panjang 1,5 meter dan batu.