SOLOPOS.COM - Menko Polhukam Mahfud MD. (Antara-Syaiful Hakim)

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan politik uang tetap akan membayangi Indonesia, baik saat pilkada langsung ataupun dilakukan oleh DPRD.

Pernyataan itu dikemukakan Mahfud MD dalam webinar bertajuk Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal yang diselenggarakan oleh MMD Initiative, di Jakarta, Sabtu (5/9/2020). Ia mengatakan potensi terjadinya politik uang pada dua sistem pemilihan itu sama saja hanya berbeda modelnya saja.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

"Sama-sama ada money politics-nya. Mau eceran atau mau borongan kan begitu, kan sama-sama tidak bisa dihindari," kata dia.

Gadis Indigo Ungkap Hantu Penghuni Pabrik Cerutu Jogja

Mahfud mengatakan ketika adanya perdebatan pemilihan kepala daerah (pilkada) harus langsung atau tidak sudah pernah menyampaikan. Bahkan menurutnya hal itu ditulis di keputusan MK bahwa potensi politik uang di pilkada sama saja.

"Kalau pilihan langsung kepada rakyat itu money politics-nya eceran. Kalau lewat DPRD itu borongan. Bayar ke partai, selesai. Kalau ke rakyat seperti sekarang ini, bayar ke botoh-botoh, pada rakyat pakai amplop satu-satu," katanya pula.

Menko Polhukam juga menjelaskan pengalamannya waktu menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, ia menemukan kecurangan dalam pilkada. Kecurangan-kecurangan itu menurutnya luar biasa, seperti penggunaan dana pemerintah oleh petahana di masa lalu, hingga bermacam-macam kejadian kriminalitas.

Ceritakan Pabrik Cerutu di Jogja, Gadis Indigo Diselingi Tawa Misterius

"Kalau enggak salah ada 12 jenis pelanggaran pilkada mulai dari pidana sampai administratif," katanya lagi.

Menurutnya, karena potensi politik uang dalam pilkada itulah pada waktu itu memang ada pemikiran soal kemaslahatan, sehingga tercetus pilkada sebaiknya kembali ke DPRD. Namun setelah itu, dalam prosesnya Indonesia memilih pilkada digelar secara langsung dan dipilih oleh rakyat bukan DPRD, dengan pertimbangan sejumlah hal-hal positif yang didapat dari sistem tersebut.

"Jadi itu sudah final secara hukum itulah pilihan kita. Itulah sejarahnya mengapa kita harus tetap melaksanakan pilkada secara langsung, karena kita tidak bisa lagi memutar jarum sejarah, perdebatan sudah selesai," ujarnya pula.

Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya