[x] close
MA Batalkan SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah, Ini Respons Kemenag
Solopos.com|news

MA Batalkan SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah, Ini Respons Kemenag

Mahkamah Agung membatalkan SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah. Surat Keputusan Bersama tiga menteri itu terkait dengan penggunaan seragam.

Solopos.com, JAKARTA--Mahkamah Agung membatalkan SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah. Surat Keputusan Bersama tiga menteri itu terkait dengan penggunaan seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Pihak Kementerian Agama menyatakan menghormati putusan yang ditetapkan Mahkamah Agung tersebut.

Staf Khusus Menteri Agama Mohammad Nuruzzaman mengatakan tujuan terbitnya SKB tersebut adalah untuk memperkuat nilai-nilai persatuan bangsa, toleransi, moderasi beragama dengan bingkai kebhinekaan di Indonesia.

Baca Juga: UNS Raih Pendanaan PKM Terbanyak ke-6 Tingkat Nasional

Dengan diatur lewat SKB, pemerintah justru bertekad menumbuhkan rasa aman dan nyaman, utamanya bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

“Kami berharap dengan SKB ini justru meminimalisasi pandangan intoleran baik terhadap agama, ras, etnis dan lain sebagainya. Kami sampaikan ucapan terima kasih atas besarnya dukungan masyarakat selama ini,” katanya melalui keterangan pers pada Sabtu (8/5/2021) seperti dikutip dari Bisnis.com.

Menanggapi pembatalan soal seragam sekolah, pihaknya secara internal dalam waktu dekat segera mempelajari lebih lanjut implikasi dari pembatalan SKB tersebut. Menurut Zaman, sapaan Nuruzzaman, Kemenag akan berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemendibudristek karena SKB diterbitkan oleh tiga kementerian.

Baca Juga: Kecolongan Pemudik Lolos Cegatan, Gibran 2 Jam Pimpin Penyekatan di Simpang Joglo

“Prinsipnya kami menghormati putusan tersebut. Namun, kami belum bisa menilai lebih jauh karena belum secara resmi menerima salinan putusannya. Kami baru membaca soal ini dari media,” terangnya.

Zaman menandaskan putusan MA atas uji materi SKB 3 Menteri yang diajukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatra Barat adalah produk hukum yang harus dihormati.

SKB ini sebelumnya telah diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kemenag pada 3 Februari 2021.


Berita Terkait
Indeks Berita
Promo & Events
Terpopuler
Berita Terkini
Indeks

Apa yang ingin anda baca?

:
:
Night Mode
Notifications
Support
Privacy
PasswordUpdated 15 days ago