LOWONGAN CPNS 2013 : KPU Rekrut 97 Pegawai Baru, Hanya 30 di Jakarta

Solopos.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum, mulai Senin (16/9/2013) hingga pengujung September 2013 membuka pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun anggaran 2013 bagi pria dan wanita lulusan sarjana S-1 dan D-3. Pada musim perekrutan pegawai baru tahun anggaran 2013 ini KPU mendapat jatah 97 pegawai baru.

Informasi yang dihimpun Kantor Berita Antara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Jumat (13/9/2013), menyebutkan KPU membutuhkan 53 orang CPNS lulusan S-1 dan 44 orang CPNS lulusan D-3. Ke-97 CPNS itu 16 orang lulusan S-1 dan 14 orang lulusan D-3 di antara mereka akan ditempatkan di Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta, sisanya akan ditempatkan di Sekretariat KPU sejumlah provinsi.

Promosi Cerita Penjual Ayam Kampung di Pati Terbantu Kredit Cepat dari Agen BRILink

Formasi CPNS Sekretariat KPU provinsi itu tersedia untuk KPU Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 3 lulusan S-1 dan 2 lulusan D-3. KPU Gorontalo dijatah 5 lulusan S-1, KPU Sulawesi Utara dijatah 3 lulusan S-1 dan 5 lulusan D-3, KPU Sulawesi Tenggara seorang lulusan S-1 dan 5 lulusan D-3, KPU Maluku mendapatkan 4 lulusan S-1 dan 3 lulusan D-3, KPU Maluku Utara dijatah 4 lulusan S-1 dan 4 lulusan D-3, KPU Papua dijatah 10 lulusan S-1 dan 10 lulusan D-3, dan KPU Papua Barat dijatah 7 lulusan S-1 dan seorang lulusan D-3.

Sebanyak 16 orang lulusan S-1 yang dibutuhkan untuk penempatan di Sekretariat Jenderal KPU terdiri atas 6 orang sarjana Ekonomi Akuntansi untuk jabatan auditor pelaksana, penata laporan keuangan, dan penyusun laporan keuangan; 3 orang sarjana Ilmu Hukum untuk jabatan analis hukum; seorang sarjana Ilmu Politik untuk jabatan analis Pemilu; 2 orang sarjana Ilmu Komputer untuk Penata Laporan Keuangan dan Pranata Komputer; 2 sarjana Ilmu Komunikasi/Ilmu Politik untuk penghubung antarlembaga; dan 2 orang sarjana Ilmu Psikologi untuk penyusun bahan pembinaan kepegawaian. Sebanyak 30 orang lulusan D-3 yang dibutuhkan untuk penempatan di Sekretariat Jenderal KPU terdiri atas 3 orang lulusan Akuntansi untuk jabatan verifikator keuangan; 2 orang lulusan Desain Komunikasi Visual untuk animator, ilustrator; 5 orang lulusan Kearsipan untuk arsiparis; dan 4 orang lulusan Ilmu Komputer untuk operator komputer dan verifikator keuangan.

Sedangkan tiga orang lulusan S1 untuk KPU NTT terdiri atas seorang lulusan Ilmu Politik dan 2 orang lulusan Ilmu Ekonomi untuk analis Pemilu, serta 2 orang lulusan D-3 Ilmu Komputer untuk teknis penyelenggara Pemilu. Lima orang lulusan S-1 untuk KPU Gorontalo terdiri atas 2 lulusan Ilmu Komputer dan 3 lulusan Ilmu Ekonomi Akuntansi untuk teknis penyelenggara Pemilu dan analis Pemilu.

Tiga orang lulusan S-1 untuk KPU Sulut terdiri atas 2 orang lulusan Ekonomi Akuntansi dan seorang lulusan Hukum untuk teknis penyelenggara Pemilu dan analis Pemilu serta dua lulusan D-3 Akuntansi dan 3 lulusan D-3 Ilmu Komputer untuk teknis penyelenggara Pemilu. Seorang lulusan S-1 untuk KPU Sultra dari lulusan Ilmu Hukum untuk analis Pemilu dan 5 orang lulusan D-3 yang terdiri atas seorang lulusan Ilmu Komputer untuk analis Pemilu, dan 4 orang lulusan Akuntansi untuk teknis penyelenggara Pemilu.

Empat orang lulusan S-1 untuk KPU Maluku terdiri atas 2 lulusan Ilmu Politik dan masing-masing seorang lulusan Ilmu Komputer dan Ilmu Hukum untuk analis Pemilu serta 3 orang lulusan D-3 terdiri atas 2 orang lulusan Akuntansi dan seorang lulusan Ilmu Komputer untuk teknis penyelenggara Pemilu dan analis Pemilu. Empat orang lulusan S-1 untuk KPU Maluku Utara terdiri atas 3 lulusan Ilmu Komputer dan seorang lulusan Akuntansi untuk analis Pemilu serta 4 orang lulusan D-3 terdiri atas 3 lulusan Ilmu Komputer dan seorang lulusan Akuntansi untuk teknis penyelenggara Pemilu dan analis Pemilu.

Sepuluh orang lulusan S1 untuk KPU Papua terdiri atas 5 orang lulusan Ilmu Komputer, 3 orang lulusan Ekonomi Akuntansi, dan 2 orang lulusan Ilmu Hukum untuk analis Pemilu serta 10 orang lulusan D-3 terdiri atas 8 orang lulusan Akuntansi dan 2 orang lulusan Komputer untuk teknis penyelenggara Pemilu. Tujuh orang lulusan S1 untuk KPU Papua Barat terdiri atas masing-masing 2 orang lulusan Ilmu Komputer, Ilmu Hukum, Ekonomi Akuntansi dan seorang lulusan Ilmu Politik untuk analis Pemilu serta seorang lulusan D-3 Akuntansi untuk teknis penyelenggara Pemilu.

Sejumlah persyaratan bagi pelamar antara lain berusia maksimal 28 tahun bagi lulusan D-3 dan 30 tahun bagi lulusan S-1, pasfoto 3×4 berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat, fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi pejabat berwenang, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk S-1 minimal 2,9 dari lulusan Perguruan Tinggi Negeri dan 3,00 dari lulusan Perguruan Tinggi Swasta, memiliki kompetensi dan kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan di bidangnya.

Bagi pelamar disabilitas dapat melamar untuk formasi di Sekretariat Jenderal KPU khusus untuk lulusan S-1 Ilmu Hukum dan D-3 Komputer dan Kearsipan. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam dan dibubuhi materai Rp6.000 ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU u.p. Panitia Pengadaan CPNS Setjen KPU Tahun Anggaran 2013 untuk formasi di Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta dan ke Sekretariat KPU Provinsi setempat u.p. Panitia Pengadaan CPNS KPU Provinsi setempat paling lambat 30 September 2013 cap pos.

Pelamar yang lulus persyaratan administrasi akan dipanggil melalui website www.kpu.go.id dan website KPU provinsi pada 3 Oktober 2013 untuk proses seleksi selanjutnya. Rifah menegaskan jika rekrutmen CPNS kategori umum ini akan berlangsung secara transparan dimana semua tahapan seleksi akan dilakukan oleh Kementerian PAN-RB. Karenanya bagi para peminat untuk tidak percaya kepada oknum yang memanfaatkan situasi ini yang mengaku dapat meloloskan peserta tes menjadi PNS.

“Rekrutmen ini juga dipastikan akan bebas dari praktek titip menitip dari pejabat manapun,” katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Lalu Atharussalam Rais mengatakan meski formasi CPNS umum telah ditetapkan yakni seluruhnya untuk guru, namun untuk memastikan lebih lanjut lagi pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB. “Nanti kami koordinasi lagi dengan Kemen PAN-RB karena ada berdasarkan pertimbangan, kami juga sebenarnya membutuhkan formasi untuk tenaga kesehatan,” kata Lalu.