Solopos.com, SOLO -- Sepuluh perusak 12 makam warga nonmuslim di Mojo, Pasar Kliwon, Solo, merupakan anak-anak yang menempuh pendidikan keagamaan informal tak jauh dari lokasi permakaman Cemoro Kembar.
Kementerian Agama Jawa Tengah memastikan lokasi pendidikan keagamaan itu tidak berizin. Kakanwil Kemenag Jateng, Mustain Ahmad, saat dihubungi Solopos.com, Selasa (22/6/2022), mengatakan kewenangan Kemenag tentunya menjaga kerukunan umat beragama.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Saat ini masih ada pertemuan Kemenag, ahli waris, tokoh masyarakat, untuk mencari solusi menyusul kasus perusakan makam itu. Jika diperbaiki bersama-sama, ia menilai hal itu sangat bagus.
Baca Juga: Ketua GP Ansor Solo Dukung Gibran Tutup Lokasi Pendidikan Anak-Anak Pelaku Perusakan Makam
“[Lokasi pendidikan] Mau ditutup bagaimana, diizinkan saja tidak. Artinya itu dibubarkan atau dihentikan. Itu juga baru beberapa bulan saja dan tidak mengikuti sistem yang ada,” papar Mustain mengenai lokasi pendidikan anak-anak pelaku perusak makam di Mojo, Solo, itu.
Ia mengonfirmasi sekolah berbasis keagamaan seperti di Mojo itu wajib mengantongi izin Kementerian Agama. Termasuk lembaga pendidikan informal maupun nonformal harus ada izinnya. “Kalau menggunakan istilah penamaan nomenklatur ya izin sesuai dengan ketentuan. Apakah itu pesantren atau madrasah,” paparnya.
Sementara itu, penamaan lokasi pendidikan itu juga harus jelas. Ia mencontohkan Padepokan Dimas Kanjeng yang seolah-olah pesantren padahal istilah padepokan merupakan istilah pencak silat.
Peran Orang Tua
“Kalau itu bukan pesantren bagaimana kami bisa masuk. Sudah ada undang-undang sistem pendidikan formal maupun nonformal, harus diikuti bersama,” paparnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyelamatkan anak-anak generasi muda demi masa depan bangsa. Peran orang tua sangat vital dalam persoalan anak-anak pelaku perusak makam di Mojo, Solo, ini.
“Orang tua sebelum mengirim anaknya ke lembaga pendidikan diteliti dulu lah. Kalau belum jelas tanya ke Pak RT atau guru agama di situ,” tegasnya.
Baca Juga: Anak-Anak Rusak Makam di Mojo Solo: Mediasi Dilakukan, Penyelidikan Tetap Jalan
Ia menambahkan penutupan sekolah menjadi ranah aparat keamanan dan Wali Kota Solo. Poin pentingnya dalam hal ini adalah masyarakat selalu menjaga kerukunan, hidup bersama, pendidikan sesuai ketentuan demi menyelamatkan anak-anak. Hidup harmonis dengan saling menghargai sesama.
“Bagaimana mau menutup kalau membuka saja tidak. Bukan penutupan, mungkin istilahnya pembubaran, penghentian, atau ditertibkan. Jadi jangan bias seolah-olah ada lembaga resmi ditutup,” paparnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
