Solopos.com, SEMARANG — Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menyampaikan arahan tentang urgensi mengantisipasi krisis pangan, energi, dan pengelolaan banjir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono merespons arahan tentang pengelolaan banjir itu.
Kebijakan-kebijakan pemerintah mengatasi degradasi kualitas lingkungan—salah satunya banjir, sayangnya, tak berpijak pada kearifan demokrasi ekologi sosial. Suara dan pengetahuan warga terdampak banjir rob dan tanah ambles—misalnya—tak pernah didengar saat merumuskan kebijakan untuk mengatasi.
Sudah Langganan ? Login
Lanjutkan Membaca...
Silakan berlangganan untuk membaca artikel ini dan dapatkan berbagai konten menarik di Espos Plus.