Lockdown Jauh Lebih Efektif, Pemerintah Pilih PPKM Darurat

Pemerintah memilih menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat ketimbang penguncian total alias lockdown.
Lockdown Jauh Lebih Efektif, Pemerintah Pilih PPKM Darurat
SOLOPOS.COM - Ilustrasi city lockdown. (Freepik.com)

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah dikabarkan memilih menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat ketimbang penguncian total alias lockdown. Padahal kasus Covid-19 terus melonjak tinggi dan lockdown dianggap berbagai kalangan bakal jauh lebih efektif.

Skenario pemberlakuan PPKM Darurat kabarnya tidak berbeda jauh dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 2020. Salah satunya, masih mengizinkan perjalanan luar daerah, dengan syarat sudah divaksinasi dan menyertakan hasil swab PCR.

Baca Juga: Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Soroti TWK KPK

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, alih-alih menerapkan PPKM Darurat, pemerintah seharusnya memberlakukan lockdown dan mewajibkan 100 persen pekerja di sektor non-esensial untuk bekerja dari rumah.

“Kalau hanya mengulang PSBB, tentu belum cukup, sebaiknya kantor yang non-esensial, yang bukan terkait rumah sakit dan fasilitas kesehatan, seharusnya 100 persen bekerja di rumah selama 14 hari. Jadi sarannya bukan bukan PPKM Darurat tapi langsung kebijakan lockdown,” katanya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Selasa (29/6/2021).

Sidak & Pengawasan

Di samping itu, pemerintah pun harus memastikan adanya pengawasan yang efektif dan kontrol yang ketat untuk sehingga mobilitas masyarakat dapat mengalami penurunan. “Jika penegakan aturannya timpang, dendanya juga kecil, maka kepatuhannya akan rendah, maka sidak dan pengawasan yang efektif mutlak diberlakukan,” tuturnya.

Kemudian, imbuhnya, pemerintah harus tetap memberikan, bahkan meningkatkan bantalan sosial menjadi dua kali lipat kepada masyarakat kelas menengah ke bawah terkhusus di zona merah atau di wilayah yang diberlakukan pengetatan.

Baca Juga: Ditantang Debat Terbuka soal TWK, Firli Bahuri Absen

Dia mengatakan, dari sisi kesehatan, pemerintah juga harus mendorong alokasi anggaran dan serapan anggaran yang lebih besar lagi untuk fasilitas kesehatan. Sejalan dengan itu, percepatan vaksinasi Covid-19 harus terus dilakukan.

Bhima menambahkan, penerapan lockdown tentunya akan menghambat perekonomian hingga 14 hari, namun kasus Covid-19 dapat menjadi lebih terkendali. “Setelah lockdown, ketika dilonggarkan tidak akan kembali buka tutup, kita lihat saja apakah kebijakan ini efektif menurunkan kasus harian dalam jangka panjang khususnya,” jelasnya.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos

Berita Terkait
    Promo & Events
    Berita Terkini
    Indeks Berita

    Apa yang ingin anda baca?

    :
    :
    Night Mode
    Notifications
    Support
    Privacy
    PasswordUpdated 15 days ago