top ear
Thontowi Jauhari/Istimewa
  • SOLOPOS.COM
    Thontowi Jauhari/Istimewa

Legasi Sri Moeljanto

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (28/1/2020). Esai ini karya Thontowi Jauhari, advokat yang aktif di diskusi Roundtable Forum Boyolali. Alamat e-mail penulis adalah thontowi.jauhari@gmail.com.
Diterbitkan Kamis, 6/02/2020 - 05:30 WIB
oleh Solopos.com/Thontowi Jauhari
5 menit baca

Solopos.com, SOLO -- Bupati Boyolali periode 2005-2010, Sri Moeljanto, meninggal dunia pada Jumat 24 Januari 2020 pukul 12.40 WIB di rumah salah seorang putrinya di Tegal, Jawa Tengah. Almarhum dikebumikan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali pada Sabtu 25 Januari 2020 pukul 10.00 WIB.

Sri Moeljanto termasuk salah seorang tokoh politik di Kabupaten Boyolali yang punya prinsip kuat, taat asas, berintegritas, dan  patut diteladani dalam perjalanan  karier  politik. Saya mengenal Sri Moeljanto dari ayah saya, almarhum Muzajin, pada awal 1990-an.

Ayah saya bercerita banyak hal tentang Sri Moeljanto.  Ketika itu Sri Moeljanto menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah II Golongan Karya (DPD II Golkar) Kabupaten Boyolali dan ayah saya menjadi salah seorang anggota Dewan Penasihat (Wanhat)  DPD II Golkar Boyolali yang diketuai oleh Moh. Hasbi yang saat itu juga menjabat Bupati Boyolali.

Di dalam Golkar memang terdapat tradisi ketua dewan penasihat secara ex officio dijabat oleh kepala daerah setempat. Pada waktu hampir bersamaan dengan ayah saya menjadi anggota Wanhat Golkar Boyolali,  pada tahun 1990-an itu  saya mulai aktif di partai politik.

Saat itu partai politik hanya ada tiga, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Saya memilih bergabung dengan PPP. Alasan saya sederhana, dalam demokrasi harus ada check and balances. Ada keseimbangan kekuatan antarlembaga negara sehingga saling kontrol bisa berjalan.

Golkar saat Orde Baru itu menjadi kekuatan mayoritas tunggal dan menghegemoni seluruh elemen sosial politik. Sebagai pembaca teori-teori demokrasi, saya harus bisa menjadi kekuatan penyeimbang. Saya tidak mau bergabung dengan Golkar. Saya memilih PPP juga karena alasan  ideologis.

Satu-satunya partai politik yang saat itu bisa kritis kepada pemerintah, dalam pandangan saya, adalah PPP.  Saya langsung dipilih menjadi Koordinator Kecamatan (Korcam) Simo dan dalam pemilihan umum 1992, PPP di Kecamatan Simo memperoleh suara yang signifikan.

Demokratis

Yang menjadi masalah adalah saat saya mulai menjadi aktivis di PPP, pada saat yang sama ayah saya menjadi salah seorang anggota Wanhat Golkar. Karena itulah, Ketua Wanhat Golkar Moh. Hasbi dan Ketua DPD II Golkar Boyolali Sri Moeljanto memanggil ayah saya untuk dimintai klarifikasi.

Ayah saya tidak diapa-apakan. Mereka berdua sungguh demokratis.  Ayah saya tidak ”dihukum”, justru diapresiasi. Mereka memaklumi alasan saya masuk PPP. Rasional dan objektif. Mengedepankan kepentingan untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi.

Saya tidak dapat membayangkan nasib ayah saya yang seorang pegawai negeri sipil (PNS) jika pilihan politik saya saat itu terjadi pada saat ini. Era reformasi yang sering disebut dengan era demokratisasi banyak absurditas. Pilihan politik anak yang berbeda dengan kehendak politik yang sedang berkuasa akan memengaruhi nasib orang tua yang seorang PNS.

PNS yang dalam kondisi demikian ini bisa tidak memperoleh jabatan dan dipindah tempat tugas jauh dari tempat tinggal. Dihukum secara politik untuk kepentingan kekuasaan. Pada kontestasi pemilihan kepala daerah tahun 2000, pemilihan kepala daerah pertama pada era reformasi dan masih dipilih oleh DPRD, Sri Moeljanto sebagai calon bupati memilih berpasangan dengan saya sebagai calon wakil bupati.

Nasib belum berpihak kepada kami. Saat itu kami kalah  tiga suara dengan pemenang. Berdasarkan analisis kami, kekalahan itu  karena kami tidak melakukan politik uang terhadap anggota DPRD. Prinsip kami tegas, menolak segala bentuk politik uang, meskipun ada seorang pengusaha kontruksi yang siap mendanai.

Melakukan politik uang adalah bagian dari pengkhianatan terhadap gerakan reformasi. Sri Molejanto tidak patah arang. Pada pemilihan kepala daerah 2005, dia maju kembali dan berpasangan dengan Seno Samudro.

Pemilihan kepala daerah 2005  dilaksanakan secara langsung, dipilih oleh rakyat. Dengan modal sosial yang tinggi, reputasi yang tidak diragukan, ditambah dukungan mesin politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),  pasangan Sri Moeljanto-Seno Samudro memenangi pemilihan itu.

Taat Asas

Apakah Sri Moeljanto berubah? Jamaknya kekuasaan dapat mengubah watak  orang. Saat belum menjabat berperangai baik. Setelah menjabat menjadi korup. Itu tidak terjadi pada Sri Moeljanto. Jabatan bupati justru kian mengukuhkan jati dirinya. Dia menjadi pemimpin dan politikus yang patut diteladani.

Pertama, Sri Moeljanto adalah politikus yang hati-hati. Pada bulan pertama 2005 setelah dilantik sebagai Bupati Boyoalli, Direktur Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Boyolali, Bambang Sumantri,  menemui Sri Moeljanto. Ia menyerahkan honor untuk Sri Moeljanto sebagai pembina PDAM.

Seorang bupati dalam jabatannya itu otomatis menjadi pembina PDAM. Seorang pembina PDAM mempunyai hak keuangan atau honor atas posisi itu. Bambang Sumantri terkejut karena Sri Moeljanto tak mau menerima honor tersebut sebelum mengetahui dasar hukumnya. Sri Moeljanto ingin memastikan bahwa honor pembina tersebut sah menurut hukum.

Adakah saat ini kepala daerah yang hati-hati seperti Sri Moeljanto?   Bukankah sekarang ini banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi karena kecerobohan mereka? Bukankah jabatan kepala daerah identik dengan ”hak memainkan” proyek dalam APBD? Bukankah kini banyak kepala daerah yang memperjualbelikan jabatan, memperjualbelikan izin, atau memperjualbelikan kewenangan lainnya?

Kalau ada kepala daerah yang tidak melakukan perbuatan tercela dan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, salah satunya adalah Sri Moeljanto kala menjadi Bupati Boyolali. Karena itulah, menurut Bambang Sumantri, dari sejumlah bupati boyolali yang ia tahu, sikap hati-hati  tersebut hanya dimiliki oleh Sri Moeljanto.

Kedua, Sri Moeljanto adalah politikus yang taat asas dengan risiko dibenci banyak orang, bahkan oleh  pendukungnya sendiri. Sri Moeljanto pernah ngudarasa. Ia diminta orang dekatnya untuk menaikkan anggaran suatu proyek  untuk kepentingan perburuan rente ekonomi.

Dengan tegas ia menolak permintaan itu. Jamaknya seorang kepala daerah akan membalas budi kepada pendukung, salah satunya, dengan pemberian proyek, dengan mengatur proses lelang. Itu tidak dilakukan Sri Moeljanto. Semua proyek harus melalui proses normatif dan peserat lelang harus bersaing.

Tentu masih banyak testimoni kebaikan yang dapat disampaikan. Sayang ruang bagi tulisan ini tidak memungkinkan. Yang pasti, banyak nilai yang patut diteladani. Sosok seperti Sri Moeljanto kian dibutuhkan ketika kecenderungan politik kian dijauhkan dari nilai-nilai dan politik direduksi hanya pada persoalan kekuasaan.

Legasi Sri Moeljanto dalam dunia politik perlu dilestarikan. Legasi nilai-nilai tersebut semoga dapat menjadi amal jariah baginya. Seperti kata Komaruddin Hidayat, kematian itu  seperti peristiwa mudik (pulang kampung). Mudik itu menyenangkan. Bisa ketemu keluarga, teman saat kecil, dan ketemu orang-orang yang pernah dekat.

Keatian adalah peristiwa mudik kepada Sang Khaliq. Ketemu Zat Yang Maha Kuasa yang dicintai. Kematian adalah peristiwa yang bukan hanya menyenangkan, namun menggembirakan dan membahagiakan, bagi orang-orang yang punya bekal kebaikan. Saya bertestimoni, Sri Moeljanto adalah orang baik. Ia punya legasi nilai-nilai luhur.

Editor : Profile Ichwan Prasetyo
LIKE di sini untuk lebih banyak informasi terbaru di Solopos.com

Properti Solo & Jogja

Iklan Baris

berita terkini