Solopos.com, SOLO — Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menginginkan agar layanan bus Batik Solo Trans atau BST tetap gratis untuk semua kalangan. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo kemungkinan akan memberi subsidi untuk layanan Buy The Service, baik BST maupun feeder BST.
Seperti diketahui, pemerintah pusat akan mulai menerapkan tarif bagi penumpang bus BST per 31 Oktober 2022. Kepala Dishub Solo Kota Solo, Taufiq Muhammad, menjelaskan pemerintah telah menetapkan tarif Rp3.700 untuk umum dan gratis bagi pelajar di Kota Solo.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Ini baru mencari mekanisme yang membayar Rp3.700, dibayar oleh Pemda setempat,” kata Taufiq setelah melakukan rapat dengan Gibran di ruang kerja Wali Kota Solo kompleks Balai Kota Solo, Rabu (19/10/2022).
Dia menjelaskan load factor bus BST Solo mencapai 85 persen pada September 2022. Jumlah penumpang harian lebih kurang 30.000 orang yang didominasi pelajar. Pemkot Solo masih menghitung kebutuhan subsidi bersumber dari APBD.
Taufiq menjelaskan apabila ada 15.000 penumpang kalangan umum per hari, anggaran untuk subsidi sampai akhir tahun bisa mencapai sekitar Rp3,5 miliar. Taufiq bertugas berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai sistem buy the service (BTS).
Baca Juga: Siap-Siap! Per 31 Oktober, Naik Bus BST Solo Tidak Gratis Lagi
Wali Kota Solo akan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengenai hal tersebut. “Kalau sistem bisa dipertanggungjawabkan bisa jalan,” jelasnya.
Subsidi Tarif BST untuk Anak Sekolah
Sementara itu, Gibran menjelaskan ingin layanan bus BST Solo tetap gratis pada dua bulan pengujung 2022. Anggaran yang ada cukup untuk mendanai subsidi layanan BST dan feeder BST. “Cukup banget, duite ana,” jelasnya.
Dia menjelaskan Pemkot Solo berencana terus memberikan subsidi untuk anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia pada tahun depan. “Tapi ditunggu sik, ini baru dihitung,” jelasnya.
Baca Juga: Penumpang BST Solo Didominasi Pelajar, Operator: Dulu Susah Diajak, Kini Nyerbu
Gibran mengatakan subsidi untuk tahun depan belum masuk pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPDB) 2023. Hal itu karena informasi mengenai pemberlakuan tarif BST baru-baru ini muncul.
Sedangkan RAPBD 2023 sudah dibahas sejak beberapa waktu lalu. “Namun poin yang paling penting load factor-nya Kota Solo yang terbaru meningkat terus. Saya lihat terakhir 94 persen. Saya yakin November dan Desember bisa 100 persen. Soalnya pengguna transportasi umum ramai,” ungkapannya.
Menurut Gibran, tidak masalah apabila pengguna bus BST Solo merupakan pelajar yang berdomisili luar kota. Tidak ada masalah mengenai subsidi juga digunakan warga luar kota.
Baca Juga: Sejak Harga BBM Naik, Makin Banyak Orang Beralih Gunakan Bus BST di Solo
Dasar Hukum Layanan Buy The Service
Berdasarkan penelusuran Solopos.com di laman resmi Kementerian Keuangan menjelaskan sesuai amanat UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum.
Layanan buy the service untuk bus berlaku di Kota Medan, Solo, Denpasar, Jogja, dan Palembang. Pada 2022 ini ada perluasan wilayah yang menerapkan buy the service yakni di Kota Bandung, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, dan Banyumas.
Angkutan buy the service merupakan suatu kegiatan untuk mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam penanganan kemacetan di perkotaan. Tujuan lainnya agar pengguna kendaraan pribadi mau beralih ke sarana transportasi publik.
Baca Juga: Operasional Membengkak Dampak Harga BBM Naik, PT BST Solo Siapkan Penyesuaian
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No 138/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang bersifat Volatil atas Layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS yang berlaku pada Kementerian Perhubungan sebagai dasar hukum untuk melakukan pungutan kepada penumpang angkutan BTS.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
