Launching Buku, Ini Catatan di Bedah Buku Bawaslu Sukoharjo

Solopos.com, SUKOHARJO– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo menggelar acara launching dan bedah buku Sejarah Pengawas Pemilu/Pemilihan Kabupaten Sukoharjo, Selasa (9/8/2022).

Beberapa catatan dalam bedah buku tersebut di antaranya seperti kurangnya dinamika perkara yang dicantumkan dalam buku, juga soal ejaan yang disempurnakan (EYD).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta, Anas Syahirul memberikan catatan dalam launching dan bedah buku itu.

“Secara umum dari sisi perwajahan [cover buku] sudah bagus. Namun, mungkin didalamnya saja yang harus dihidupkan. Kalau melihat secara umum mungkin lebih di perbanyak gambar kegiatan dan aktivitas dari Bawaslu atau Panwaslu dari masa ke masa,” jelas Anas.

Dia juga menyadari usulannya itu akan menjadi tantangan, mengingat menulis buku sejarah tidaklah mudah. Namun, dengan memperbanyak foto kegiatan agar buku itu menjadi lebih hidup sebagai karya literasi dan dokumentasi.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan dikantor Bawaslu Kabupaten Sukoharjo secara luring maupun secara daring melalui Zoom Meeting itu, dia menyampaikan masukan lain. Hal itu berkaitan dengan ketelitian dalam penggunaan EYD. Selain itu dia juga menyoroti perihal narasi-narasi penanganan perkara yang harus dipertajam.

Meski demikian Anas mengapreasi pembentukan buku tersebut sekaligus berharap buku sejarah tersebut dapat memberikan edukasi.

Narasumber lain dalam bedah buku, Pengawas Pemilu Tahun 1999, Muladi Wibowo menceritakan pada masanya, Panwas Pemilu 1999 terdiri atas unsur Hakim, Unsur Perguruan Tinggi, dan Unsur Masyarakat. Panwas saat itu berhubungan sangat baik dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Tahun 1999 itu diprediksikan akan banyak masalah karena banyak [partai politik] parpol. Tetapi justru adem-adem saja meskipun pada akhirnya tidak begitu mulus,” jelasnya.

Sebelum acara diskusi tersebut dimulai, Muhammad Rofiuddin Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam sambutannya secara virtual menyampaikan tidak ingin sejarah pengawas terkubur. Agar peristiwa penting tidak hilang begitu saja.

“Pemilu di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Sejak 1955 sudah ada pemilu kemudian 1980 sudah ada pengawas pemilu. Hingga sekarang juga proses pemilu diawasi pengawas pemilu,” jelasnya.

Buku Sejarah tersebut menurutnya menjadi catatan penting untuk menjadi di tahun-tahun mendatang karena telah berhasil mengungkap sejarah pengawas pemilu dimasing-masing Kabupaten/Kota.

“Kami ingin menggali sejarah pengawas pemilu dari 2004 hingga sekarang. Agar sejarah tersebut bisa kita pelajari dan ungkap untuk anak cucu kita sebagai sebuah pembelajaran. Sekaigus peristiwa pemilu tidak hilang,” kata dia.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pengawas pemilu di periode-periode sebelumnya yang telah menyampaikan berbagai informasi dari berbagai dokumen sehingga buku sejarah pengawas pemilu di Kabupaten/Kota dapat disusun.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bambang Muryanto, menyampaikan ada yang unik di sisi kelembagaan di pengawas pemilu. Jika dahulu panwas selalu memiliki dinamikanya tersendiri.

“Ada yang unik dari sisi kelembagaan. Dulu pertama perwakilan ormas. Di 1999 itu bahkan pengawas pemilu struktur berasal dari pengadilan. Sementara di 2004 pengawas pemilu merupakan perwakilan kejaksaan, kepolisian dan tokoh masyarakat,” jelasnya.

Bambang mengucapkan terima kasih kepada narasumber telah mengingat kejadian yang lalu terkait informasi dan data yang telah disampaikan sehingga dapat menyusun buku ini sesuai fakta.

Kegiatan bedah buku yang berlangsung sejak pukul 14.00 WIB-16.00 WIB itu dimoderatori oleh Rochmad Basuki Anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo.