Solopos.com, JAKARTA — Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) gencar melakukan penghematan anggaran demi merealisasikan target pembangunan infrastruktur.
Sejumlah kebijakan penghematan anggaran pun dilahirkan. Yang paling terlihat adalah pemangkasan subsidi BBM (kenaikan harga BBM), pengurangan anggaran rapat, dan anggaran perjalanan dinas. Alhasil sektor perhotelan terkena dampak paling besar.
Promosi Program Pemberdayaan BRI Bikin Peternakan Ayam di Surabaya Ini Berkembang
“Dengan itu, para pengusaha dewasa ini ada yang kena, minta maaf yang kena. Pasti ada yang kena penghematan itu. Tapi jangan lihat jangka pendek kayak makan obat, jangan lihat pahitnya obat, tapi jangka panjangnya untuk kesehatan negeri,” katanya saat membuka Rapimnas Kadin 2014 di Jakarta, Senin (8/12/2014).
Dana hasil penghematan anggaran bakal dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sebagai alat penggerak roda perekonomian. JK mengajak kalangan dunia usaha untuk mendukung upaya pemerintah menyehatkan anggaran tersebut.
“Jadi setiap kebijakan pasti ada yang kena tidak semua enak, harus dipahami seperti itu. Mari kita buat baiknya negeri ini,” jelasnya.
Pemerintah punya dua kekuatan besar dalam mewujudkan hal tersebut yakni anggaran dan kebijakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beberapa tahun terakhir mengalami defisit sehingga dana pembangunan menurun drastis dari 20% menjadi 10% dari APBN.
Sedangkan dari sektor kebijakan, pemerintah berkomitmen untuk menambah anggaran pembangunan infrastruktur dua kali lipat. Selain itu pemerintah juga akan mempermudah perizinan dalam menjalankan usaha.
Beragam proyek besar menjadi kesempatan dan tantangan pengusaha. Salah satunya pembangkit listrik 35.000 MW senilai Rp400 triliun yang ditarget rampung dalam waktu tiga tahun. Artinya, ada Rp100 triliun per tahun yang bisa disabet oleh dunia usaha.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
