LAHAN KERKOP: DPU Akan Minta Wawali Solo Turun Tangan

RUSUNAWA KERKOP - Pekerja yang dilengkapi dengan alat berat menyelesaikan pembangunan Rusunawa Kerkop, Purwodiningratan, Jebres, Solo, pada bulan Maret lalu. (Sunaryo Haryo Bayu/JIBI/SOLOPOS)

SOLO-Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Solo akan meminta campur tangan Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo dalam penyelesaian polemik penghuni lahan Kerkop, Purwodiningratan.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Kepala UPTD Rumah Sewa DPU Solo, Toto Jayanto saat ditemui solopos.com di kantornya, Rabu (23/5/2012) mengatakan para penghuni lahan Kerkop harus pindah sebelum Rusunawa Kerkop beroperasi.

“Sebelumnya Pak Rudy sudah pernah mengecek langsung kondisi Rusunawa. Ketika itu Pak Rudy menyatakan siap membantu mensosialisasikan pengoperasian Rusunawa,” ungkap Toto.

Dia menjelaskan sampai saat ini sekitar 48 keluarga masih menempati lahan Kerkop. Tepatnya berada di sekeliling Rusunawa Kerkop yang direncanakan beroperasi Agustus mendatang. Sebelumnya opsi memberi uang stimulan bongkar rumah ditolak penghuni lahan Kerkop. Mereka justru meminta direlokasi ke lokasi baru. Proses negosiasi berjalan sangat alot.

“Padahal anggaran sudah masuk APBD tahun lalu. Tapi karena tidak ada kesepakatan, anggaran tidak dipakai,” imbuhnya.

Sejak selesai dibangun bulan Mei setahun silam, Rusunawa proyek Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp12 miliar itu memang belum dioperasikan. Alasannya anggaran pengadaan listrik dan air baru masuk APBD 2012 ini.

Persoalan sama seperti yang pernah dialami Rusunawa Jurug. Mengenai kerusakan kaca dan tanaman yang mati, menurut Toto masih menjadi tanggung jawab PT Hutama Karya (HK) selaku penggarap. Diharapkan sebelum ditempati warga PT HK mau melakukan perbaikan.

Kepala DPU Solo, Agus Djoko Witiarso menjelaskan peminat Rusunawa sangat tinggi. Sebab biayanya relatif terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Rencananya DPU akan terus mengupayakan pembangunan Rusunawa untuk mengurangi perkampungan kumuh dan tak layak huni. Bagi pendaftar Rusunawa yang belum tertampung di Kerkop akan diupayakan masuk Rusunawa terpadu bila jadi dibangun.