KUDETA MESIR : BNP2TKI Taksir 5.000 TKI Bekerja di Mesir

Ilustrasi evakuasi TKI dari Mesir (JIBI/Solopos/Reuters/Supri)

Solopos.com, JOGJA — Selama ini, media massa Indonesia kerap menyebutkan taksiran jumlah warga negara Indonesia (WNI) di Mesir yang kini tengah bergolak adalah 5.000 hingga 6.000 orang. Mereka umumnya adalah mahasiswa perguruan tinggi negeri yang secara tradisional kondang menghasilkan sarjana islami berkualitas tinggi. Hanya sekitar 1.000-an di antara mereka yang merupakan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Promosi Keren! BRI Jadi Satu-Satunya Merek Indonesia di Daftar Brand Finance Global 500

Fakta mengejutkan dilansir Kantor Berita Antara, Kamis (4/7/2013). Mengutip Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat, kantor berita pelat merah itu menyebutkan taksiran jumlah WNI di Mesir yang berlipat ganda daripada dugaan semula.

Menurut Jumhur sebagaimana dikutip Antara, meskipun Mesir bukanlah negara penempatan TKI, nyatanya data imigrasi pemerintah Mesir menyebutkan ada sekitar 5.000 warga Indonesia yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT) di negeri yang kini tengah bergolak itu. Lantaran bukan negara penempatan, sambung Jumhur, bisa dipastikan ketika berangkat dari Indonesia, para TKI itu tidak melalui jalur resmi.

“Mereka berangkat melalui visa kunjungan dan akhirnya kerja di sana,” ucap Jumhur seusai tampil dalam Dialog Kebangsaan dan Pelantikan Dewan Mahasiswa-Senat Mahasiswa (Dema-Sema) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Jogja, Kamis.

Namun ditegaskan Jumhur mengaku tak terlalu risau atas keselamatan mereka di tengah gejolak politik di negara pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia saat diproklamasikan Soekarno-Hatta, 17 Agustus 1945 itu. Sejak krisis politik akibat tumbangnya rezim Husni Mubarak hingga krisis politik yang ingin menjatuhkan Presiden Morsi saat ini, tegas dia, belum ada kasus yang mencederai TKI.

Lagi pula, imbuhnya, pemerintah telah mengantisipasi penyelamatan terhadap TKI yang bekerja di Mesir menyusul krisis politik di negeri itu. “Pemerintah sudah memiliki prosedur standar operasional (SOP) untuk menyelamatkan warga negaranya di luar negeri,” tegas Jumhur.

Meski demikian, Jumhur mengimbau kepada TKI yang memerlukan upaya penyelamatan untuk segera ke Kedutaan Besar Republik Indonesia, baik itu di Kairo, Lebanon ataupun daerah yang berbatasan dengan Mesir lainnya.  Pemerintah, tegas dia, tidak memandang status apakah yang akan diselamatkan itu TKI legal atau nonprosedural.

“Setiap warga negara Indonesia di luar negeri secara konstitusional wajib diselamatkan oleh negara,” tegas dia.

Jumhur mencontohkan sebelumnya pemerintah sudah menyelamatkan sekitar 28.000 TKI yang bekerja di Suriah menyusul terjadinya konflik bersenjata di negara itu. “Seluruh biaya pemulangan ditanggung oleh negara,” katanya.

Dalam Dialog Kebangsaan sebelumnya, Jumhur juga mengatakan bahwa menjadi TKI PLRT saat ini hanya fenomena kesementaraan. Meski sementara, sambungnya, pemerintah tetap menjamin perlindungann mereka selama bekerja di luar negeri.

Perlindungan itu, papar dia, dimulai dari keberangkatan secara prosedural. Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa TKI yang ditempatkan di negara penempatan memiliki jaminan perlindungan yang memadai.

Saat ini, ungkapnya, ada lima negara yang dinilai gagal memberikan perlindungan terhadap TKI PLRT, yaitu Arab Saudi, Kuwait, Jordania, Suriah dan Malaysia. “Kelima negara itu telah disetop pengiriman TKI PLRT dan hingga kini belum dibuka,” katanya.

Dialog di Universitas Islam Negeri Kalijaga juga menghadirkan Wakil Bupati Sleman Yuni Satyawijayati dan Ketua Pemuda Nasional Demokrat Aulia Reza Bastian sebagai pembicara.