Solopos.com, JAKARTA — Mantan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji mengakui sebelum meledaknya kasus Brigadir J, Irjen Pol Ferdy Sambo mempunyai kekuasaan yang luas.
Menurut Susno, Sambo yang menjabat Kepala Divisi Propam bisa menentukan hitam putihnya nasib seorang polisi sehingga jenderal bintang tiga pun takut jika terindikasi melanggar aturan.
Promosi Kuliner Legend Sate Klathak Pak Pong Yogyakarta Kian Moncer Berkat KUR BRI
“Bintang dua itu cukup tinggi dari sisi kepangkatan, dari segi struktur jabatan dia strategis, bukan sembarang bintang dua, kan ada bintang dua hanya staf ahli, wakil apa gitu. Dia bosnya polisi, polisinya polisi,” ujar Susno dalam perbincangan di diskusi yang diunggah kanal Youtube Official iNews, dikutip Solopos.com, Jumat (19/8/2022).
Susno yang terkenal melalui sengketa Cicak vs Buaya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa tahun silam itu menambahkan, Divisi Propam membawahi pengamanan internal dan provost.
Baca Juga: 3 Kelompok Ferdy Sambo dalam Rekayasa Kasus Kematian Brigadir J
Semua polisi di Indonesia yang melanggar disiplin dan pidana melalui pemeriksaan di Divisi Provost.
“Pertanggungjawabannya langsung ke Kapolri, jadi semua orang takut. Siapa saja yang salah melanggar disiplin, dia yang memilih mana yang dipidana mana yang dikodeetikkan. Dia bisa menentukan hitam putihnya orang,” lanjut mantan Kapolda Jawa Barat itu.
Karena kuatnya posisi Sambo di Divisi Propam, jenderal bintang tiga pun takut jika terindikasi melakukan pelanggaran.
Baca Juga: Ada Kerajaan Sambo di Polri, Ini Kata Menkopolhukam Mahfud Md
Menurut Susno, Ferdy Sambo sudah lama bergabung di Divisi Propam mulai jabatan terendah hingga di puncak.
Hal itu yang membuat jaringan Ferdy Sambo kuat sehingga ditakuti banyak polisi.
“Karena cukup lama di situ jadi jaringannya kuat. Dia bisa atur Si A di sini, Si B di sana, jadi kuat dia, jaringannya ada di mana-mana, itu sudah lumrah,” katanya.
Baca Juga: Fadil Imran Trending, Pakar Hukum M Taufiq: Dia Layak Dicopot!
Pengamat kepolisian, Bambang Rukminto, membenarkan posisi Ferdy Sambo di Divisi Propam sangat kuat.
Dari waktu ke waktu, kontrol terhadap Divisi Propam susah dilakukan sehingga hal itu berpotensi membentuk kekuasaan tersendiri di tubuh Polri.
“Kewenangannnya sangat besar, laporan langsung ke Kapolri. Sudah rahasia umkum jika ada transaksi pasal-pasal maka di Propam juga bisa. Orang bisa naik ke pidana atau etik saja, itu tergantung dia. Nah ini yang harus dikoreksi. Kasus Brigadir J ini harus jadi momentum evaluasi terhadap Divisi Propam agar bisa lebih terkontrol,” katanya.
Kerajaan Sambo
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. menyebut ada Kerajaan Sambo di tubuh Polri.
“Ini di dalam Polri ada masalah. Yang jelas ada hambatan di dalam secara struktural. Ada kelompok Sambo seperti menjadi kerajaan Polri di dalamnya, seperti Sub Mabes. Ini yang menghalangi-halangi penyidikan yang jumlahnya 30 orang dan sekarang sudah ditahan. Saya sampaikan ke Kapolri, ini harus diselesaikan,” ujar Mahfud Md, dalam obrolan di podcast Youtube Akbar Faizal Uncensored, seperti dikutip Solopos.com, Kamis (18/8/2022).
Mahfud mengungkapkan, adanya Kerajaan Sambo itu yang membuat pengusutan awal kasus meninggalnya Brigadir J pada 8 Juli 2022 lalu mengalami kesulitan luar biasa.
Baca Juga: Pengacara: Brigadir J Meninggal Kok Rekeningnya Masih Bisa Transaksi
Tak hanya membuat rekayasa, orang-orang yang berada di bawah kekuasaan Ferdy Sambo menghilangkan barang bukti sehingga pengusutan oleh penyidik Bareskrim Polri selama sepekan tak membawa hasil.
“Setelah Bharada E didekati secara psikologis dan mau bersaksi secara jujur, baru terbuka semuanya. Ia menyebut Sambo (yang memerintahkan membunuh Brigadir J),” katanya menjawab pertanyaan mantan anggota DPR, Akbar Faisal.
Karenanya, Mahfud akan memberi masukan kepada Presiden agar struktur kekuasaan di Divisi Propam direvisi.
Baca Juga: Jadi Tersangka, Putri Candrawathi Ikut Rencanakan Pembunuhan Brigadir J
Pasalnya, Ferdy Sambo memiliki kekuasaan yang sangat besar sehingga rawan penyimpangan.
“Akan saya rekomendasikan nanti kalau ini sudah reda. Kadiv Propam ini punya kekuasaan sangat besar, direktorat-direktorat yang semuanya di bawah Sambo. Yang menyelidiki, yang memeriksa, yang menghukum, memindahkan, menaikkan, memberi fasilitas semua lapor ke Kadiv Propam. Nanti saya akan usulkan pakai hukum ketatanegaraan saja, yang memeriksa dan memindahkan beda jangan hanya satu orang,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
