Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melaksanakan empat pilar dalam meraih visi, Indonesia Maju 2045 salah satunya pemanfaatan teknologi digital. Keempat pilar tersebut adalah, Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lalu Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan.
Kelas menengah akan menjadi salah satu kunci dalam mencapai visi tersebut, terutama dalam mendukung pembangunan negara ini di masa depan. Penciptaan lapangan kerja khususnya untuk kelas menengah menjadi isu penting. Karena penduduk kelas menengah dan usia produktif menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia ke depannya.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Produktivitas angkatan kerja, disadari Pemerintah menjadi kunci supaya Indonesia memiliki daya saing tinggi di kancah perekonomian global. Hal ini diawali dengan peluncuran program Making Indonesia 4.0 di 2018. Salah satu yang menjadi titik berat dalam program ini adalah proses digitalisasi pada segala lini bisnis dan ekonomi. Menuju Indonesia Maju 2045
Baca juga: Luhut Pandjaitan Jadi Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali
Nilai ekonomi digital di Indonesia meningkat sebesar 11% dari US$40 miliar di 2019 menjadi US$44 miliar di 2020. Ini berpotensi naik lagi menjadi US$124 miliar di 2025. Jumlah tersebut diproyeksikan akan menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara. Skor Literasi Digital Indonesia pada Global Innovation Index (2020) adalah 3,47 dari skala 5,00. Hal ini mendukung visi Indonesia Maju 2045.
Dalam 15 tahun ke depan, Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital (atau 600 ribu talenta setiap tahunnya) untuk mendukung agenda transformasi digital. Formasi talenta digital ini akan lebih didominasi oleh generasi milenial dari kalangan usia produktif.
Apalagi saat ini kita sedang menghadapi pandemi Covid-19, di mana kesempatan ekonomi yang ada benar-benar bergantung kepada ekonomi digital. Pemulihan (reset dan rebooting ekonomi) membutuhkan akselerasi, dan ekonomi digital yang akan dapat mewujudkannya dalam waktu dekat ini. Kesuksesan ekonomi digital tentunya disokong oleh perkembangan infrastruktur teknologi digital.
Pandemi Percepat Transformasi Digital
“Terkait infrastruktur teknologi digital, Pemerintah sedang membangun infrastruktur 5G yang meningkatkan konektivitas seluruh daerah di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote,” tutur Menko Airlangga dalam event Peluncuran Laporan Bank Dunia (World Bank) “Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia” secara virtual, di Jakarta, Rabu (30/6/2021).
Pemerintah juga sudah merilis UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini menjadi terobosan dalam menciptakan struktur ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Serta mereformasi beberapa regulasi yang berpotensi menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.
“Berbagai macam kompleksitas dan tumpang-tindih regulasi, khususnya yang terkait perizinan dan investasi disederhanakan. Supaya lebih dapat diimplementasikan, serta menjamin kepastian, kemudahan, dan transparansi. Melalui UU No. 11/2020 ini, Pemerintah juga mendorong penciptaan lapangan kerja. Mengatur kembali mekanisme perizinan bisnis melalui Online Single Submission (OSS), menguatkan UMKM. Dan membuat penyesuaian dalam peraturan tenaga kerja agar lebih relevan dan fleksibel,” jelas Menko Airlangga.
Baca juga: Forum Meja Bundar ASEAN-Rusia Buka Kesempatan Kerja Sama Ekonomi
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pandemi Covid-19 mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia ke arah digital, termasuk dalam lapangan kerja. Perubahan ini membawa transformasi untuk pasar tenaga kerja menjadi lebih fleksibel dan adaptif. Namun, perubahan tersebut juga mempersyaratkan pekerja yang memiliki kompetensi lebih tinggi dan adaptif terhadap perubahan.
Untuk merespon transformasi pasar tenaga kerja itu, Pemerintah sudah melakukan beberapa upaya meningkatkan kualitas SDM. Antara lain dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang sudah diatur dalam UU Cipta Kerja. Ini untuk memberikan jaminan bagi para pekerja yang terkena PHK melalui tiga manfaat. Yakni uang tunai, pelatihan kerja, dan akses kepada informasi pasar tenaga kerja. Sehingga mereka dapat segera mendapat kerja kembali setelah kemampuannya bertambah dengan mengikuti pelatihan.
Baca juga: Covid-19 Tak Terkendali, Forum Pemred Surati Jokowi
Memperbaiki Kondisi Tenaga Kerja
Selain teknologi digital, ada Program Kartu Prakerja dari Pemerintah Indonesia ditujukan untuk para pencari kerja, pekerja yang di-PHK, dan pekerja yang membutuhkan kompetensi lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi program ini berfokus kepada skilling, upskilling, dan reskilling. Dalam enam gelombang yang sudah dibuka pada 2021, Program Kartu Prakerja sudah meloloskan sekira 2,8 juta penerima.
Dilanjutkan, dalam jangka panjang Pemerintah menyempurnakan sistem nasional Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kejuruan. Atau Technical and Vocational Education and Training (TVET) agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Dengan menguatkan link and match antara sektor industri dan sekolah vokasi.
“Untuk mendorong lebih lanjut keterlibatan industri dalam kegiatan vokasi, Pemerintah sudah menyediakan Super Tax Deduction, yaitu insentif pajak sampai 200% dari total biaya riil yang dikeluarkan oleh industri ketika menjalankan kegiatan vokasi melalui skema pelatihan dan pemagangan,” ucap Menko Airlangga.
Baca juga: Indonesia Siap ke Era Energi Bersih, Begini Langkahnya
Sebagai target jangka menengah dari kebijakan penciptaan lapangan kerja di Indonesia akan fokus kepada 3 (tiga) strategi, yaitu ekonomi hijau (green economy), ekonomi biru (blue economy), dan ekonomi digital.
“Sementara, dalam Presidensi G-20 di 2022 mendatang, Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk memperbaiki kondisi tenaga kerjanya. Melalui perlindungan tenaga kerja, pengembangan kompetensi, dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif dalam masa pemulihan ekonomi ini,” tutup Menko Airlangga.
Turut hadir dalam event virtual ini adalah Country Director World Bank Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen. Representative Forum Kebijakan Ketenagakerjaan Yose Rizal Damuri, CEO Asakreativita Vivi Alatas. East Asia Pasific Regional Director for Human Development World Bank Daniel Dulitzky dan Lektor Senior Universitas Indonesia M. Chatib Basri.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
