Kritik yang Dirindukan

Demi mesra dengan kekuasaan, sering lahir persekongkolan intelektual yang melegitimasi penguasa melalui perannya sebagai “pendapat ahli”. Jati diri sebagai intelektual kadang menjadi terlupakan atas tugas utamanya sebagai penjaga moral dan pemegang kebenaran. Kaum intelektual lupa agenda menjaga dan mencerdaskan publik supaya pusaran demokrasi sesuai amanah konstitusi. 

Minggu, 14 Agustus 2022 - 00:14 WIB Penulis: Bramastia Editor: Syifaul Arifin | Solopos.com

SOLOPOS.COM - Bramastia (Istimewa/Dokumen pribadi)

Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan kritik gara-gara tulisan yang kritis dan tajam tentang kebijakan pendidikan. Sebaliknya, saat mulai jarang menulis, saya mendapat kritik, kenapa tidak lagi kritis menulis?

Rasanya memang dilematis menanggapi kritik saat pikiran kritis dan pada saat tidak kritis. Ternyata untuk konsisten menjadi intelektual tidak mudah dan memang harus tahan terhadap kritikan itu sendiri.

Saya mengkritik karena begitu cinta kepada satu-satunya bangsa yang memiliki Pancasila. Begitu cinta saya kepada Pancasila, kadang juga merindukan lahirnya sosok intelektual Pancasila, yakni intelektual yang menjaga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan menjadi benteng bagi tegaknya Pancasila. Rasanya memang harus ada upaya melahirkan intelektual Pancasila yang menjadi semangat baru bagi kaum intelektual di Tanah Air dalam menjaga ruh ke-Indonesia-an yang mulai terkoyak.

 

Intelektual Pancasila

Kalau kita menjadi intelektual Pancasila tentu tidak perlu takut untuk bicara tentang kebenaran. Tatkala Pancasila sebagai dasar negara dan menjadi penanda semangat bangsa, intelektual Pancasila harus menjadi garda terdepan untuk membentenginya.

Kritis tidak perlu ditakuti karena menjadi bukti bahwa intelektual Pancasila cinta kepada Bangsa Indonesia. Intelektual Pancasila memang harus berpikir kritis karena nilai Pancasila kini mengalami reduksi dan degradasi (kemerosotan) atas perilaku pihak yang sering mengaburkan nilai Pancasila.

Bagi yang merasa sebagai intelektual Pancasila, tentunya sedih tatkala intelektual meninggalkan tugas terkait dengan kepentingan publik. Bagaimana kini seorang intelektual terlihat mulai enggan jika berurusan dengan medan pertarungan antargagasan. Lebih tragis lagi kadangkala menolak forum kebenaran berdasarkan pijakan keilmuwan dan lebih memilih dengan sesama komunitas keilmuan demi menuju kemakmuran.

Intelektual justru sering terlena dengan tradisi unjuk prestasi akademik daripada membangun jaringan publik demi menguatkan sains dan memberikan pencerahan publik.

Paradigma baru bagi intelektual akademik saat ini tanpa dia sadari akan mengubur dirinya sendiri. Suara dan kepercayaan publik lambat laun meninggalkan intelektual mapan dan lupa dalam membangun peradaban negeri.

Publik menjadi kian meragukan keberadaan kaum intelektual karena mulai sibuk dengan “lomba” memublikasikan karya ke jurnal ilmiah, tetapi lupa dengan tugas mencerahkan umat manusia. Lebih menyedihkan lagi tatkala intelektual lupa dengan budaya konfirmasi karena sudah merasa cukup menjadi alat (atau diperalat) untuk legitimasi. Apalagi saat kaum intelektual ada di persimpangan jalan, bisa jadi malah kebingungan menempatkan diri sebagai “penyambung aspirasi” atau larut diamputasi kepakarannya.

 

Kritik yang Dirindukan

Andai kita menjadi intelektual Pancasila, tentu harus khawatir karena kini muncul fenomena menyedihkan tatkala publik melihat kaum intelektual sebagai elite yang eksklusif. Bahkan, kini mulai ada stigma kepada kaum intelektual sebagai pemikir di “menara gading” yang mulai acuh, tidak peduli, tidak peka serta abai terhadap sekitarnya. Bahkan Antonio Gramsci (1978) menuduh kaum intelektual sebagai pengkhianat karena menyuarakan kebenaran tanpa terlibat dalam kerja praksis.

Sangat mengerikan tatkala kaum intelektual mengabdikan diri demi kepentingan kekuasaan. Kita harus mencermati intelektual kebanyakan justru lupa mengabdikan diri pada kepentingan publik. Buai kekuasaan mengakibatkan kaum intelektual kebanyakan mulai mabuk sekaligus terlena dengan nikmat kuasa. Penyelenggara “mengobral” karena ada persekongkolan akademisi dan politisi. Itu jauh dari nilai ideal intelektual Pancasila.

Demi mesra dengan kekuasaan, sering lahir persekongkolan intelektual yang melegitimasi penguasa melalui perannya sebagai “pendapat ahli”. Jati diri sebagai intelektual kadang menjadi terlupakan atas tugas utamanya sebagai penjaga moral dan pemegang kebenaran. Kaum intelektual lupa agenda menjaga dan mencerdaskan publik supaya pusaran demokrasi sesuai amanah konstitusi.

Andai mau menjadi seorang intelektual Pancasila, tentu harus lebih keras bersuara. Alangkah dosanya bila kaum intelektual membuat kemunduran peradaban bangsa menuju teknokrasi otoriter akibat para intelektual tidak lagi bersuara. Keberanian menempatkan diri sebagai intelektual Pancasila seyogianya akan menjadi leluasa dan keras bersuara serta membangun garis demarkasi jelas dan tegas antara dirinya dengan penguasa.

Apabila sudah berani menegaskan diri sebagai intelektual Pancasila, jangan menjadikan rakyat konsumen pasif yang menerima produk kepakaran intelektual. Jangan sampai penyandang gelar akademis abai, membikin cacat intelektual. Publik akan meragukan kepakarannya. Sikap kritis intelektual sesungguhnya meningkatkan kepercayaan publik.

Artikel ini ditulis oleh Bramastia
Peneliti di Pusat Studi Pengamalan Pancasila (PSPP) UNS Solo

 

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif