KPK VS POLRI : DPR Angkat Bicara, Isinya Seperti Jokowi

KPK vs Polri juga membuat pimpinan DPR bersuara. Namun DPR hanya menyarankan semua pihak untuk tidak saling menyalahkan.

Solopos.com, JAKARTA — Ketua DPR, Setya Novanto, mengatakan polemik yang terjadi terkait penetapan tersangka elite Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh sampai menggangu sistem ketatanegaraan dan penegakan hukum di negeri ini.

Promosi Waspada Penipuan Online, Simak Tips Aman Bertransaksi Perbankan saat Lebaran

Menurutnya, semua pihak termasuk Polri maupun KPK jangan sampai saling menyalahkan agar situasi tetap kondusif. “Ya, semuanya jangan ada saling menyalahkan. Semua kita harapkan kondusif dan berjalan sebaik-baiknya,” ujar Setya Novanto seusai menghadiri acara Dengar Pendapat Fraksi Partai Golkar dengan Kepala Daerah di Hotel Sultan, Minggu (25/1/2015).

Menurutnya, hal terpenting yang perlu dijaga adalah agar semua pihak tidak saling melemahkan dan selalu menjaga ketatanegaraan, terutama yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsudin, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaksanakan konsultasi terkait polemik tersebut. Menurutnya, konsultasi itu merupakan salah satu terobosan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi antar KPK dan Polri saat ini.

Dia mengharapkan presiden akan segera meluangkan waktunya sehingga konsultasi tersebut bisa terlaksana. Pada prinsipnya para penegak hukum harus melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan undang-undang.

“Saya sependapat pandangan Presiden Jokowi, silakan penegak hukum melaksanakan penegakan hukum sesuai undang-undang,” katanya. Dia juga menegaskan, sesama penegak hukum juga harus saling hormat menghormati.

Sebelumnya, Presiden Jokowi tampak bergerak cepat dengan memanggil pimpinan KPK dan Polri, di antaranya Abraham Samad dan Komjen Pol. Badrodin Haiti, ke Istana Bogor hari ini. Namun dari pertemuan dengan keduanya, Jokowi hanya mengeluarkan sekelumit pernyataan.

“Saya sampaikan kepada Ketua KPK dan pejabat Kapolri [Wakapolri], seagai kepala negara, saya minta, memastikan proses hukum yang ada harus objektif dan sesuai perundang-undangan yang ada. Saya minta sebagai kepala negara agar instusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing,” kata Jokowi, Jumat (23/1/2015) sore, yang ditayangkan sejumlah stasiun televisi nasional.