Solopos.com, JAKARTA – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diwacanakan melakukan pengawasan terhadap layanan siar berbasis Internet mencakup Youtube, Netflix, Instagram TV, Facebook TV, dan sejumlah aplikasi lainnya.
Wacana tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan warganet. Bahkan muncul petisi menolak KPI melakukan pengawasan terhadap konten di layanan siar Internet.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Menanggapi hal itu, Agung Suprio mengatakan, pihaknya tidak akan melakukan pemblokiran, bila aturan tersebut benar-benar jadi berjalan.
“Apa yang kami inginkan sebetulnya, yang pertama adalah proses dialogis. Jadi nggak semata-mata langsung sanksi, blokir, tidak. Kami ingatkan, kami tidak akan memblokir,” ujarnya sebagaimana dilansir Detik.com.
Meski terinspirasi dari peraturan yang telah berlaku di Australia, akan tetapi Agung memastikan sanksinya tidak akan seberat undang-undang media sosial di negara tersebut.
“Kalau di Australia, ada tayangan yang tidak pantas, kemudian bisa melapor, pemerintah di sana akan meminta pihak media baru untuk menertibkan kontennya, kalau tidak dipenjara dan didenda. Kalau yang kami inginkan sebetulnya dialogis,” tuturnya.
Hanya saja terkait seperti apa penerapan aturan tersebut, KPI mengatakan, hingga kini masih belum diketahui karena masih dalam tahap kajian. “Nah ini kami sedang kaji, tunggu saja tanggal mainnya,” ucap Agung.
Menanggapi ramainya protes yang dilayangkan pada KPI terkait rencana pengawasan layanan siar berbasis internet, Agung mengatakan pihaknya justru merasa gembira.
“Saya kagum terhadap daya kritis netizen, kagum dalam beberapa aspek, mereka peduli dengan kebebasan, itu saya hargai sekali,” ungkap Agung.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
