Solopos.com, JAKARTA — Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman dinilai bertindak berlebihan ketika menurunkan paksa baliho Front Pembela Islam alias FPI, bahkan mengancam pembubaran organisasi kemasyarakatan itu. Sorotan sikap Pangdam Jaya atas FPI itu datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras.
Pasalnya, menurut Kontras sikap Pangdam Jaya terhadap FPI itu seolah menjadi pembenaran TNI masuk ke ranah sipil. Padahal saat ini pun tak jelas situasi darurat apa yang membuat TNI masuk ke ranah mengurus ormas.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Rumah Sehat Kata Fengsui Bikin Bahagia
Wakil Koordinator Kontras, Rivanlee Anandar menyebut peristiwa ini justru menjadi evaluasi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia alias Polri. “Negara harus memberikan demarkasi yang jelas dan mencegah TNI kembali masuk dalam ranah sipil dan politik sebagaimana terjadi di masa Orde Baru,” ujar Rivanlee Anandar seperti diberitakan Tempo dan dikutip Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Jumat (20/11/2020).
Kepercayaan Diri Polri
Menurutnya, turut sertanya militer dalam penanganan organisasi sipil sekaligus penanda dan cerminan ketidaksiapan dan ketidakpercayaan diri dari institusi Polri dalam menjalankan tugas pokoknya, yakni menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sebelum Kontras bereaksi itu, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan FPI tak bisa seenaknya terkait pemasangan spanduk dan baliho di wilayah Ibu Kota Jakarta. Dudung bahkan mengklaim pemerintah jika diperlukan bisa membubarkan paksa FPI pimpinan Rizieq Syihab.
NASA Jajaki Planet-Planet Layak Dihuni
“Kalau perlu, FPI bubarkan saja! Kok mereka yang atur. Suka atur-atur sendiri,” kata Dudung seusai Apel Kesiagaan Pasukan Bencana di Jakarta, Jumat (20/11/2020).
Jenderal yang mulai bertugas di Ibu Kota Jakarta pada Juli 2020 itu menyebutkan pihaknya gerah atas tulisan spanduk dan baliho yang bermuatan ajakan revolusi dan provokatif dari pimpinan FPI. Jenderal bintang dua ini pun menyampaikan telah menurunkan perintah kepada anggota Kodam Jaya untuk menertibkan spanduk dan baliho ajakan provokatif itu.
KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
