Solopos.com, JAKARTA — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) tak cukup punya nyali menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran berat hak sasi manusia (HAM) maupun ringan yang sudah mangkrak puluhan tahun.
Tudingan itu disampaikan Ketua Koordinator Kontras Haris Azhar di Jakarta, Minggu (14/12/2014). “Sudah banyak indikasi sebetulnya, Jokowi itu pemerintahanya enggan menerapkan suatu konsep hak asasi manusia, enggan menyelesaikan kasus panggaran HAM yang berat dan enggan menyelesaikan pelanggaran HAM berat,” tuturnya.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Haris juga menilai pemerintahan Jokowi-JK cenderung pilah-pilih dalam menegakkan kasus pelanggaran HAM. Menurut Haris, saat ini, Jokowi-JK cenderung memilih kasus pelanggaran HAM dengan risiko yang minim.
“Ada pilah-pilih jadi mengambil kasus-kasus tertentu saja yang minim risiko, ketika ditangani dan diklaim sebuah penanganan hak asasi manusia tapi yang berat-berat dihindari,” tukas Haris.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
