SISKS Paku Buwono XIII dalam Kereta Garuda Putra saat prosesi Kirab Jumenengan, Minggu (17/6/2012). Kirab megah yang diikuti seribuan abdi dalem Kasunanan Surakarta Hadiningrat semacam itu tak digelar pada 2013 ini karena terhadang konflik internal yang tak henti merundung Keraton Solo. (Sunaryo Haryo Bayu/JIBI/SOLOPOS)
SOLO—Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo meminta kemelut internal Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat segera diakhiri. Konflik di Keraton Solo itu menurutnya menghadang pencairan dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Padahal dana itu dibutuhkan untuk merawat Keraton Solo yang sebagian bangunannya kini rusak.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
“Sebenarnya pemerintah pusat itu peduli terhadap keberadaan Keraton. Tapi sayangnya, sejumlah bantuan tidak bisa terealisasi. Mestinya persoalan internal harus segera diakhiri dan disamakan pendapat sesama putra dalem,” jelas Rudy—sapaan akrabnya.
Pernyataan itu dikemukakan Rudy di hadapan wartawan setelah bertemu dengan Sampean-Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (SISKS) Paku Buwono XIII saat keduanya menghadiri upacara khitanan adat Jawa yang digelar mantan pengagen parentah era Paku Buwono XII, KGPH Dipokusumo, di Sasana Mulya Kompleks Keraton Solo, Sabtu (22/6/2013). Dalam kesempatan itu pucuk pimpinan Keraton Solo dan pucuk pimpinan Pemkot Solo itu sempat mengobrolkan perlunya revitalisasi bangunan Keraton Solo yang sebagian telah rusak.
Sejumlah pos bantuan dana pemerintah, menurut Rudy, bakal cair apabila surat pertanggungjawaban (SPj) yang disetujui PB XIII diserahkan kepada pemerintah. Rupanya konflik yang tak kunjung berakhir merundung Keraton Solo menghalanginya.
Rudy mengakui proses revitalisasi bangunan Keraton membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Meski demikian, ia berkomitmen menjalin komunikasi dengan kerabat lain Keraton Solo dalam waktu dekat. “Saya minta waktu karena harus koordinasi dengan Gusti Moeng [Pengageng Sasana Wilapa GKR Wandansari] dan sentana dalem,” kata dia.
Diakui Rudy, selain memikirkan sasaran fisik keraton yang sebagian rusak, ia juga memikirkan upaya perdamaian di antara kerabat Keraton yang belum satu suara. “Bagaimana Sinuhun bisa masuk ke Keraton, itulah yang sebenarnya kami inginkan. Termasuk nanti Gusti Tedjowulan [Mahapatih KGPH Panembahan Agung Tejowulan] juga bisa masuk. Tapi harus diselesaikan dulu persoalan internal,” jelas Rudy.
Sebagian wilayah Keraton Solo sementara ini dikuasai Lembaga Adat Keraton dengan GKR Wandansari sebagai tokoh sentralnya. Kalangan itu menolak masuk Maha Patih KGPH Panembahan Agung Tejowulan yang sebelumnya sempat ditahbiskan sebagai raja Kasunanan Surakarta Jadiningrat. Penahbisan Tejowulan itu membuat Keraton Solo sempat diklaim oleh dua raja. Konflik keraton itu mereda setelah Tejowulan mengakui Hanggabehi sebagai raja, sementara ia ditunjuk Hanggabehi sebagai mahapatih. Nyatanya rekonsiliasi Hanggabehi dan Tejowulan itu tak diakui kubu Wandansari.
Terkait perkembangan situasi itu, Rudy mengaku belum mengadakan pertemuan internal dengan para kerabat Keraton Solo yang bertikai. Pertemuan antara Pemkot dengan kerabat yang pernah diadakan di dalam Keraton, kata Rudy, merupakan peninggalan dari mantan Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi).
“Saya baru akan masuk. Karena dulu itu kan tinggalannya Pak Jokowi. Saya akan mencoba semaksimal mungkin. Semua masalah internal harus selesai tahun ini, atau lebih cepat lebih baik,” jelas Walikota.
Menurut Rudy, Keraton Solo yang merupakan aset negara harus menjadi tujuan wisata dari berbagai daerah. Apabila Keraton tidak diselamatkan saat ini, kata Rudy, maka tujuan pariwisata tidak akan bisa sesuai dengan harapan wisatawan yang berkunjung ke Solo.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
