KOMODITAS PANGAN : Harga Beras Melambung, Bupati Madiun Minta Pemprov Jatim Gelar Operasi Pasar

Komoditas pangan, Bupati Madiun Muhtarom minta Pemprov Jatim menggelar operasi pasar untuk mengendalikan harga beras.

Madiunpos.com, MADIUN — Pemerintah Kabupaten Madiun tidak dapat bergerak sendiri untuk mengendalikan harga beras yang meroket sepekan terakhir di wilayah ini. Perlu ada kebijakan dari Pemprov Jatim untuk mengendalikan harga beras ini.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Harga beras di Kabupaten Madiun dalam sepekan terakhir naik yaitu untuk harga beras medium yang awalnya Rp9.000/kg menjadi Rp11.000/kg hingga Rp12.000/kg.

Bupati Madiun Muhtarom menyampaikan Pemkab Madiun tidak dapat membuat kebijakan yang berpengaruh terhadap kenaikan harga beras di Kabupaten Madiun. Kenaikan harga beras di daerah harus ditangani Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

“Paling tidak ini mesti provinsi, regional Jawa Timur membuat kebijakan. Apa operasi pasar atau bagaimana. Itu baru bisa,” kata Muhtarom, Senin (15/1/2018).

Dia menyampaikan apabila Pemkab Madiun yang menyelenggarakan operasi pasar dikhawatirkan justru masyarakat dari daerah lain masuk dan membelinya untuk dibawa keluar daerah. Menurut dia, yang paling efektif yaitu pemprov yang menggelar operasi pasar.

“Yang efektif saya pikir Pak Gubernur membuat operasi pasar dan sebagainya. Untuk pengendalian harga dan biar harganya tidak terlalu melambung,” terang dia.

Dia belum mengetahui penyebab harga beras di Madiun naik. Selain harga melambung, keberadaan beras di pasaran juga cukup sulit didapat. “Kita harus cermati. Apakah ada permainan mafia dalam rangka justifikasi impor. Kami juga tidak tahu,” jelas Tarom.

Dia menyampaikan Kabupaten Madiun merupakan lumbung pangan wilayah Jawa Timur bagian selatan. Namun, fakta di lapangan jumlah buruh tani dengan petani jauh lebih banyak buruh petani. Ini yang menjadi permasalahan karena buruh tani tentu tidak memiliki stok beras maupun gabah saat musim seperti ini.

Untuk itu, Tarom berharap pemerintah pusat segera membuat kebijakan agar petani tidak terlalu menikmati harga yang melambung dan buruh tani tidak terlalu berat menghadapi situasi yang terlalu berat. “Mesti ada kebijakan yang sama-sama menguntungkan,” kata dia.