Komisi II DPR Ungkap Problem Ini Selalu Muncul Saat Pemilu

Solopos.com, SUKOHARJO – Ketidaksinkronan data pemilih dengan data kependudukan masih menjadi problem utama dalam pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Oleh sebab itu, penyelenggara pemilu diminta melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan secara berkala hingga pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu terungkap saat Komisi II DPR dipimpin oleh Syamsurizal mendatangi Kantor Bupati Sukoharjo, Rabu (8/6/2022). Mereka diterima oleh unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Sukoharjo, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo, Nuril Huda, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo, Bambang Muryanto, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di pemerintah kabupaten (Pemkab) Sukoharjo.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Syamsurizal mengatakan ada dua substansi utama yang menjadi perhatian yakni sinkronisasi data pemilih dengan data kependudukan serta pertanahan. Selama ini, ketidaksinkronan data pemilih dengan data kependudukan masih menjadi problem mendasar saat pelaksanaan tahapan pemilu.

“Problem ini berulang kali muncul saat pemilu. Selalu tidak sinkron antara data pemilih dengan data kependudukan. Karena itu, kami turun ke daerah untuk menyerap aspirasi dan beragam persoalan terkait data pemilih dan data kependudukan,” kata dia, Rabu.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyampaikan sering muncul data pemilih yang tidak akurat dan valid. Misalnya, pemilih yang meninggal dunia, purnawirawan TNI-Polri, dan masyarakat yang telah berusia 17 tahun saat coblosan. Karena itu, ia meminta penyelenggara pemilu untuk melakukan update data pemilih secara berkala hingga waktu pemungutan suara.

Baca juga: Rp86 Triliun Disepakati, Komisi II DPR Tepis Penundaan Pemilu 2024

Di bidang pertanahan, Syamsurizal menyinggung persoalan pertanahan yang tak kunjung rampung. “Pemerintah telah meluncurkan program sertifikat tanah gratis yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun, masih juga muncul problem sertifikasi tanah di sejumlah daerah,” ujar dia.

Ketua KPU Sukoharjo, Nuril Huda, mengatakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan secara rutin. KPU Sukoharjo menggelar rapat pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap bulan. Kegiatan itu juga melibatkan Bawaslu Sukoharjo dan instansi terkait lainnya.

Nuril meminta masyarakat melaporkan jika ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. Sehingga, data pemilih yang meninggal dunia langsung dicoret karena tidak memenuhi syarat.

Baca juga: Tunggu Pengesahan Kemenkum HAM, Ini Tahapan Pemilu 2024

“Silakan, lapor membawa fotokopi surat lelayu atau surat kematian dan saya pastikan langsung ditindaklanjuti oleh petugas. Kami juga selalu berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sukoharjo untuk mensinkronkan data pemilih berkelanjutan,” kata dia.