Solopos.com, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengisyaratkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri atas Golkar, PPP, dan PAN akan mendeklarasikan calon presiden untuk Pilpres 2024 pada September 2023.
Airlangga mengatakan KIB masih membuka bagi partai lain untuk ikut bergabung, tak terkecuali bagi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri, PDIP.
Promosi Kisah Petani Pepaya Raup Omzet Rp36 Juta/bulan, Makin Produktif dengan Kece BRI
“KIB (deklarasi capres) jilid terakhir. Jadwal pemilu kan September 2023 pendaftaran. Tentu semua masih terbuka. KIB sendiri terus melakukan konsolidasi dan tentu apabila mempunyai semangat dan keterbukaan yang sama, kami terbuka dengan siapa pun termasuk PDIP,” kata Airlangga dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/10/2022).
Baca Juga: Partai Nasdem Serahkan Anies Baswedan Pilih Cawapresnya Sendiri
Sementara itu terkait adanya usulan dari sejumlah kader PPP untuk mengusung politisi PDIP sekaligus Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pilpres 2024, Airlangga menyebut hal itu merupakan wilayah PPP.
“Itu kan masing-masing ada usulan dari wilayah, dan itu kompartemennya jelas ada di PPP,” kata dia.
Baca Juga: PDIP Belum Tentukan Capres, Puan: Setiap Partai Punya Momentum
Dua partai koalisi pemerintah Joko Widodo, PDIP dan Partai Nasdem, terlibat saling sindir terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Pengamat politik yang juga Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam, menilai aksi saling sindir Nasdem dan PDIP pascadeklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden Nasdem merupakan bentuk rivalitas politik yang mengeskalasi perpolitikan tanah air.
“Deklarasi Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai Capres tentu akan mengeskalasi perpolitikan Tanah Air,” kata Arif Nurul Imam di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, ketika dihubungi, Selasa (11/10/2022).
Baca Juga: Pengamat Politik Menilai Duet Anies Baswedan-AHY Realistis
Apalagi, kata Arif, bagi koalisi pemerintah termasuk PDIP, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan adalah sebuah keberanian.
“Hal ini karena kita tahu Anies merupakan sosok yang selama ini dianggap sebagai kontra pemerintah,” katanya, seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Sebelumnya, PDIP menyebut deklarasi itu mengganggu konsentrasi pemerintah mengatasi masalah ekonomi. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
Dia menuding deklarasi itu sebagai sinyal Nasdem yang ingin agar Jokowi lekas diganti sebagai Presiden.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
