Solopos.com, YOGYAKARTA — Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar rapat koordinasi terkait penanganan klitih di Jogja, Selasa (28/12/2021).
Pada kesempatan itu, anggota DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, hadir. Ia menyatakan penanganan klitih Jogja membutuhkan koordinasi intens antarstakeholder.
Promosi Skuad Sinyo Aliandoe Terbaik, Nyaris Berjumpa Maradona di Piala Dunia 1986
GKR Hemas menyebut peserta rapat telah menyepakati penanganan klitih Jogja. Salah satunya terkait penanganan terhadap pelaku klitih Jogja. GKR Hemas berharap pelaku klitih Jogja harus mendapat pendidikan khusus.
Baca Juga : Klitih di Jogja Trending Twitter, Ini Kata Polisi
“Jadi kami sepakati penanganan anak [yang terlibat] klitih [Jogja]. Ini memang harus terkoordinasi [antar]stakeholder yang menangani persoalan anak. Saya berharap mereka bisa mendapat tempat pendidikan lebih [khusus],” katanya Selasa (28/12/2021).
Sebagaimana diketahui kasus kekerasan jalanan atau lazim disebut klitih terjadi di DIY selama beberapa pekan terakhir. Bahkan, klitih sempat menjadi topik terpopuler di Twitter melalui tagar #Klithih, #YogyaTidakAman, #SriSultanYogyaDaruratKlithih pada Selasa.
Anak yang terlibat klitih Jogja, lanjutnya, akan ditempatkan pada satu lokasi tertentu. Tempat itu diharapkan dapat mengembalikan anak ke jalan yang benar. Namun, proses tersebut melibatkan orang tua.
Baca Juga : Polisi Selidiki 4 Remaja Diduga Akan Klitih di XT Square Jogja
Ratu Hemas menyebut penanganan anak yang terlibat klitih Jogja tidak bisa dilakukan Pemda DIY sendiri. Ia menyebut institusi lain, seperti polisi hingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA).
“Anak ditempatkan pada satu tempat yang akan mengembalikan [ke arah lebih baik] dan termasuk mengingatkan orang tua. Kami berharap bisa ditindaklanjuti secepatnya karena [kasus klitih Jogja] sudah ditangani Polres Kulonprogo, cukup bagus. Hasil koordinasi ini akan ditindaklanjuti Pemda,” jelasnya.
Rumah Penanganan
Selanjutnya, Permaisuri Raja Kraton Jogja HB X ini mengatakan anak yang terlibat klitih Jogja juga harus mendapat pendidikan khusus. Penanganannya tidak bisa hanya melalui jalur hukum. Tujuan utamanya, lanjut dia, menyadarkan pelaku klitih agar tidak mengulangi perbuatan.
Baca Juga : Apa Itu Klitih Sampai Jadi Momok di Jogja?
“[Pendidikan] itu tidak cukup sebulan, dua bulan. Itu bertahap sampai anak dan orang tua bisa memahami. Tidak perlu lembaga khusus, tetapi berkoordinasi dalam satu wadah,” papar dia.
Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, menyampaikan Asisten Sekda Bidang Kesejahteraan Rakyat akan memegang kendali. Asisten Sekda itu akan mengkoordinasi sejumlah lembaga terkait penanganan klitih Jogja.
Di sisi lain, Aji, sapaan akrabnya, mengungkapkan sudah mengetahui klitih Jogja menjadi obrolan terpopuler di media sosial (medsos). Aji mengklaim Pemda DIY melalui Dinsos sudah campur tangan terhadap penanganan pelaku klitih yang berurusan dengan hukum.
Baca Juga : Tagar #SriSultanYogyaDaruratKlithih dan Klithih Trending di Twitter
“Penanganan dari asesmen anak, lalu membekali mental dengan hal positif. Pemberdayaan dan mengembalikan anak ke keluarga dan masyarakat. Saat mengikuti program ini tidak boleh lepas dari sekolah. Sekolah jalan. Tempatnya bisa jadi di satu rumah penanganan,” jelasnya.
Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya, berharap kasus klitih akan berkurang saat pembelajaran tatap muka kembali normal. Didik secara tidak langsung mengakui bahwa pembelajaran hanya beberapa jam membuat anak tidak langsung pulang ke rumah. Mereka memilih menghabiskan waktu di jalan dan melakukan klitih.
“Ketika nanti sudah normal, anak bisa fokus belajar. Sehingga, aktivitas anak lebih banyak yang positif. Berbeda ketika [pembelajaran] hanya dua jam saja,” tutur dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
