SOLOPOS.COM - Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). (JIBI/Harian Jogja/Antara)

Kinerja PNS Gunungkidul dipertanyakan, setelah undangan kepada 18 camat hanya dihadiri 4 orang

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Bupati Gunungkidul Badingah menyindir komitmen kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau camat dalam Rapat Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021.

Promosi Ada BDSM di Kasus Pembunuhan Sadis Mahasiswa UMY

Pasalnya dalam rapat itu banyak yang tidak hadir, bahkan acara yang seharusnya dimulai pukul 09.00 WIB harus molor sekitar satu jam.

Kemarahan Badingah terlihat saat memberikan sambutan. Sebelum berbicara pajang lebar mengenai program kerja, dia menyempatkan diri mengabsen kehadiran camat dan kepala dinas. Hasilnya dari 18 camat hanya hadir 4 orang, sedang yang lainnya hanya diwakilkan. Kondisi yang sama juga terlihat di kepala SKPD, karena ada yang diwakilkan atau datang terlambat.

Beberapa pejabat yang tidak datang antara lain, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tommy Harahap, Pejabat Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan Khairudin.

“Saya lihat tadi masih banyak kursi yang kosong dan ternyata benar saat diabsen masih banyak yang belum hadir atau hanya sebatas diwakilkan oleh orang lain,” kata Badingah kepada wartawan usai rapat konsultasi di Bangsal Sewokoprojo, Rabu (6/4/2016).

Dia pun mempertanyakan komitmen dari camat maupun kepala dinas. Untuk memberikan efek jera, Badingah akan melayangkan surat peringatan bagi yang tidak hadir dalam rapat konsultasi itu.

Menurut Badingah, kehadiran kepala dinas atau camat sangat dibutuhkan, terutama untuk menjabarkan program kerja bupati selama lima tahun ke depan. Jangan sampai sebagai pimpinan di masing-masing instansi tidak tahu menahu tentang program strategis yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021.

“Saya akan memberikan teguran, karena rapat ini penting untuk pembangunan di Gunungkidul,” ujarnya.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Gunungkidul Anik Indrawati membenarkan jika rapat konsultasi public RPJMD sangat penting. Bahkan demi kesuksesan program ini, bupati dan wakil bupati menunggui rapat ini hingga selesai. “Tapi masalahnya tadi [kemarin] banyak pejabat yang tidak hadir dan diwakilkan orang lain,” kata Anik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya