Solopos.com, BOGOR – Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mengharapkan adanya tambahan dana baru bagi setiap pemerintah provinsi sebesar Rp1 triliun untuk mendukung program prioritas pemerintah.
“Rekomendasi salah satunya dalam tiga pertemuan kami [APPSI], berharap ada dana baru Rp1 triliun per provinsi,” kata Ketua Umum APPSI Syahrul Yasin Limpo saat menyampaikan laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (24/11/2014).
Promosi Selamat! 3 Agen BRILink Berprestasi Ini Dapat Hadiah Mobil dari BRI
Presiden Jokowi di Istana Bogor memberikan arahan kepada para gubernur se-Indonesia untuk menyinkronkan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah.
Syahrul Yasin Limpo yang juga Gubernur Sulawesi Selatan tersebut menambahkan dana tersebut akan dipergunakan untuk mengakselerasi program-program pembangunan prioritas pemerintah pusat seperti ketahanan pangan.
Syahrul juga berharap adanya kesinambungan pembangunan dengan pemerintahan sebelumnya mengingat masih banyak program yang telah groundbreaking di masa pemerintahan lalu.
Syahrul pada kesempatan itu juga mengharapkan adanya perlindungan terkait dengan perkara tuduhan korupsi yang belum terbukti dan belum melalui proses yang benar, namun sudah diungkap ke publik.
Hal ini, menurut dia, mengakibatkan pemerintahan di daerah terdelegitimasi.
“Artinya kami berharap tidak ada ekspose perkara yang mendahului seluruh rangkaian proses. Kami kehilangan legitimasi pemerintahan, wibawa pemerintahan, padahal belum tentu itu menjadi persoalan. Kami berharap ada pemeriksaan BPKP, BPK, Dirjen, Inspektorat, ini diatur dalam UU, Bapak Presiden,” katanya.
Selain itu, ia juga berharap provinsi diberikan kewenangan lebih untuk memberikan sanksi atau ganjaran kepada kabupaten dan kota sebagai sarana pengendalian.
Pada pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sedangkan sejumlah Menteri Kabinet Kerja yang mendampingi Presiden di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Presiden pada kesempatan itu menyampaikan perlunya kesinambungan pembangunan antara pusat dan daerah.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
