Solopos.com, YOGYAKARTA — Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) RI mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tugas dan fungsi keimigrasian mencapai Rp1,4 triliun selama Januari hingga pekan ketiga Juni 2022.
Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Supartono, menyampaikan hal ini saat Workshop Refreshment Perbendaharaan dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Keimigrasian di Yogyakarta, Kamis-Jumat (30-31/6/2022).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Penerimaan ini, imbuh Supartono, telah mencapai 72 persen dari target Rp2 triliun. Dirinya optimistis realisasi penerimaan PNBP Ditjen Imigrasi di tahun 2022 akan terus membaik dan meningkat seiring dengan dibukanya perbatasan (border) antarnegara.
“Situasi saat ini yang semakin membaik mendongkrak pelayanan keimigrasian, baik penerbitan paspor, izin tinggal atau Visa on Arrival (VoA) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi,” ujarnya seperti dilansir dari siaran pers yang diterima Solopos.com, Kamis (30/6/2022).
Supartono juga mengimbau Kepala Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi untuk mematuhi Instruksi Presiden No.2/2022. Pihaknya mengharapkan penyerapan anggaran satuan kerja Imigrasi dapat memberi kontribusi signifikan terhadap perkembangan industri dalam negeri. Hal ini khususnya melibatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sekitarnya.
Baca Juga : Dokumen UAS Oke tapi Imigrasi Indonesia Tak Bisa Intervensi Singapura
Realisasi ini menurutnya mampu meningkatkan angka Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara berkelanjutan dan bukan sekadar pelengkap syarat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Kita tentu berharap hal tersebut akan menimbulkan multiplier effect yang sangat besar di masyarakat,” harapnya.
Workshop ini dihadiri seluruh kepala divisi keimigrasian, kepala kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi se-Indonesia yang merupakan mitra kerja BNI, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia. Acara ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Jauhari.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
