Ketua KPK Kunjungi Kantor Gubernur Jateng, Ada Apa?

Solopos.com, SEMARANG — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, berkunjung ke Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng) di Kota Semarang, Kamis (11/11/2021). Kunjungan jenderal polisi bintang tiga itu tak lain untuk memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah di Jateng terkait pemberantasan korupsi.

Acara yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja ini pun dihadiri seluruh kepada daerah, baik bupati maupun wali kota. Tak ketinggakal para pimpinan DPRD se-Jateng juga turut serta dalam forum tersebut.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengatakan pihaknya sengaja mengumpulkan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jateng untuk mengingatkan kembali agar tidak melakukan korupsi. Kehadiran pimpinan KPK diharapkan bisa menjadi pengingat mereka untuk memastikan pemerintahan berjalan dan anggaran negara dilaksanakan dengan baik.

Baca juga: Ketua KPK: Kalau Ada yang Tahu Harun Masiku, Kasih Tahu Ya

“Jadi kemarin saya ditelepon pak Firli, minta kita rapat koordinasi pencegahan korupsi. Maka saya ajak semua bupati/wali kota dan pimpinan legislatif untuk ikut bersama, untuk kembali mengingatkan mereka agar tidak korupsi,” kata Ganjar.

Menurut Ganjar, koordinasi dengan KPK sudah berjalan baik di Jateng. Meski begitu, menurutnya masih banyak kegelisahan dari para kepala daerah saat berhadapan dengan aparat penegak hukum. Mereka banyak yang tidak tahu, kesalahannya di mana sehingga harus berurusan dengan aparat hukum.

Dalam pertemuan itu, sejumlah kepala daerah juga berkeluh kesah kepada Firli dan Ganjar terkait korupsi. Salah satunya adalah Bupati Batang, Wihaji, yang menilai adanya korupsi yang dilakukan kepala daerah karena biaya operasional yang kecil. Sementara, biaya yang dikeluarkan kepala daerah untuk pilkada tiap lima tahun sangat mahal.

“Ini suasana kebatinan kami, bahwa sistem politik inilah yang menjadi cikal bakal korupsi di Indonesia. Korupsi yang dilakukan kepala daerah, karena kami ini hasil dari sistem politik sekarang,” ujar Wihaji.

Baca juga: Nekat Korupsi Saat Pandemi, Ganjar: Saya Pecat dan Antar ke KPK

Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, korupsi itu bisa terjadi karena ada kekuasaan, kesempatan dan keserakahan. Satu hal yang bisa dilakukan untuk menghindarinya adalah integritas.

“Kami selalu berkoordinasi dengan inspektorat di daerah sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi saya minta kepada seluruh Bupati/Wali Kota untuk mengoptimalkan peran inspektorat pengawas internal masing-masing. Saya juga berharap, semua kepala daerah berintegritas dan sadar, bahwa korupsi itu perbuatan jahat karena merampas hak-hak masyarakat,” ucapnya.