top ear
Ketua KPK: Konferensi Pers Pelanggaran Etik Berat Irjen Firli Disetujui Pimpinan
  • SOLOPOS.COM
    Ketua KPK Agus Rahardjo mengumumkan penetapan 38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/4/2018). (Antara-Wahyu Putro A)

Ketua KPK: Konferensi Pers Pelanggaran Etik Berat Irjen Firli Disetujui Pimpinan

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa konferensi pers tentang pelanggaran etik berat yang dilakukan mantan Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Firli Bahuri sudah dengan persetujuan pimpinan KPK. Hal ini sekaligus membantah pernyataan Alexander Marwata, satu-satunya komisioner KPK yang lolos ke fit and proper test capim KPK.
Diterbitkan Kamis, 12/09/2019 - 22:00 WIB
oleh Solopos.com/Newswire,
3 mnt baca -

Solopos.com, JAKARTA -- Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa konferensi pers tentang pelanggaran etik berat yang dilakukan mantan Deputi Penindakan KPK -firli-lakukan-pelanggaran-berat" target="_blank" rel="noopener">Irjen Pol Firli Bahuri sudah dengan persetujuan pimpinan KPK. Hal ini sekaligus membantah pernyataan Alexander Marwata, satu-satunya komisioner KPK yang lolos ke fit and proper test capim KPK.

"Saya ingin mengklarifikasi soal Pak Saut melakukan konpers [konferensi pers], itu adalah persetujuan mayoritas pimpinan, memang dalam prosesnya ada dinamika, persetujuan pimpinan, karena saya kebetulan di luar kota. Persetujuan pimpinan itu lewat WA [Whatsapp]," kata Agus di Gedung KPK Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Pada Rabu (11/9/2019), Wakil Ketua KPK Saut Situmorang didampingi Penasihat KPK Moh Tsani Annafari melakukan konferensi pers yang menyatakan Irjen Pol Firli Bahuri yang saat ini mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK telah melakukan pelanggaran etik berat semasa bekerja di lembaga penegak hukum tersebut.

jeda.id

Firli menjadi Deputi Penindakan KPK pada 6 April 2018 dan kembali ke Polri pada 20 Juni 2019. Berdasarkan rapat Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP), Firli melakukan sejumlah pertemuan dengan kepala daerah, wakil ketua BPK, dan politikus salah satu partai politik, sehingga dinilai -nama-10-capim-kpk-yang-diserahkan-ke-jokowi-irjen-firli-lolos" target="_blank" rel="noopener">melanggar etik KPK.

"Nanti Whatsappnya bisa dimintakan, jadi sekali lagi bukan Pak Saut berjalan sendirian tapi atas otoritas pimpinan," ungkap Agus.

Pernyataan Agus itu sekaligus membantah pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR hari ini untuk menjadi pimpinan KPK 2019-2023.

Di hadapan Komisi III DPR, Alexander mengaku tak percaya dan kaget dengan konferensi pers yang dilakukan Saut Situmorang.

Alexander mengaku baru mengetahui tentang konferensi pers tersebut, setelah Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengirimkan sebuah tautan berita di salah satu media kepada dirinya lewat aplikasi tukar pesan whatsapp.

"Setelah kejadian konferensi pers itu, saya diberitahu Bu Basaria. Saya kirim pesan whatsapp ke Febri, kenapa ada konferensi pers sementara pimpinan yang ada di kantor tidak diberi tahu atau saya yang tidak tahu karena tidak membuka grup whatsapp," kata Alexander dalam uji kelayakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/9).

Alexander mengatakan konferensi pers itu tidak diketahui pimpinan lainnya padahal dirinya dan Basaria Pandjaitan ada di kantor KPK, namun Ketua KPK Agus Rahardjo sedang berada di Yogyakarta.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Mahesa juga mempertanyakan dasar dari dilakukannya konpers tersebut sehingga bisa menyebut salah satu capim KPK melakukan -bantah-putuskan-irjen-firli-tak-langgar-kode-etik" target="_blank" rel="noopener">pelanggaran etik. Dia menuding konferensi pers tersebut terkesan mengada-ada karena tidak berdasarkan keputusan pimpinan yang kolektif dan kolegial.

"Jadi apa dasar konpers kemarin itu? Itu tidak berdasarkan keputusan pimpinan yang kolektif kolegial," ucap Desmond.

Pada Juni 2019 lalu, Saut Situmorang menyatakan persoalan etik yang menerpa Irjen Firli otomatis berakhir. Penyebabnya, Irjen Firli telah ditarik kembali oleh institusi asalnya, Polri, untuk mendapat promosi jabatan sebagai Kapolda Sumsel. Saat itu, Saut mengatakan persoalan etik hanya berlaku untuk pegawai di KPK.

"Persoalannya, etik itu kan berlaku untuk pegawai kita. Jadi dengan sendirinya [dugaan kode etik Irjen Firli] berakhir dengan sendirinya selesai karena kalau bukan pegawai, ya, enggak bisa dong [di proses]," ujar Saut, Jumat (21/6/2019).

Meskipun demikian, tim Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) sebetulnya sudah mengantongi hasil pemeriksaan Irjen Firli. Hanya saja, Saut enggan mengungkap hasil pelanggaran yang dilakukan Irjen Firli.

Saut juga membantah tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut pimpinan KPK abai dalam menangani dugaan pelanggaran etik tersebut. "Enggak [abai], justru, kan, prosesnya jalan."

Editor : Avatar ,
LIKE di sini untuk lebih banyak informasi terbaru di Solopos.com
Kata Kunci :

berita terkini