Ketimbang Diberi Santunan, Warga Bantaran Rel Terdampak KA Bandara Pilih Direlokasi

Warga bantaran rel di tanah PT KAI yang terdampak proyek KA bandara memilih direlokasi ketimbang diberi uang santunan.

Solopos.com, SOLO — Sejumlah warga Kelurahan Kadipiro, Banjarsari, Solo, yang menempati lahan PT KAI di bantaran rel Stasiun Solo Balapan-Stasiun Kalioso lebih memilih direlokasi ketimbang mendapat uang santunan sebagai kompensasi karena terdampak proyek pembangunan jalur KA akses Bandara Adi Soemarmo.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Seorang warga bantaran rel KA di wilayah Kampung Sekip RT 002/RW 023 Kadipiro, Sriyadi, 48, menceritakan pada Senin (5/2/2018) malam, warga Kadipiro yang tinggal di bantaran rel telah memenuhi panggilan rapat membahas proyek pembangunan jalur KA akses bandara di Kampus Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo.

Di dalam sosialisasi tersebut, kata dia, tim penyediaan lahan untuk proyek KA akses bandara memberi sinyal kuat warga yang menempati lahan PT KAI di bantaran tel mesti segera pindah. Hal itu karena PT KAI butuh lahan di bantaran rel KA untuk proyek KA akses bandara.

“Saat sosialisasi, tim penyediaan lahan tidak mengatakan secara lugas apakah warga bantaran rel harus pindah atau tidak. Mereka hanya sering menyinggung soal pemberian uang santunan untuk warga. Saya menganggap hal itu menjadi isyarat warga memang harus pindah dan akan diberi uang santunan,” kata Sriyadi saat ditemui Solopos.com di bantaran rel yang jadi halaman rumahnya, Rabu (7/2/2018).

Baca:

Warga Kadipiro Terdampak KA Bandara Terima Ganti Rugi, Warga Bantaran Rel Kian Gelisah

Warga Bantaran Rel Terdampak KA Bandara Solo Berhak Dapat Santunan, Ini Dasar Hukumnya

Sriyadi menyampaikan setelah sosialisasi, tim penyediaan lahan bahkan langsung turun lapangan menemui warga pada Selasa (5/2/2018). Saat bertemu warga itu, tim berupaya menjelaskan lagi soal kebutuhan lahan untuk pelaksanaan proyek KA Bandara.

Tim juga langsung mendata warga di tanah PT KAI dengan meminta fotokopi KTP kepada para pemilik rumah atau bangunan. Sriyadi berharap jika memang harus pindah, warga lebih baik diberi tempat tinggal pengganti. Warga khawatir jika diberi uang santunan, nilainya kecil dan tidak cukup untuk membeli tempat tinggal ganti.

“Saya pribadi usul ke pemerintah agar bisa memperoleh ganti rugi berupa tempat tinggal pengganti atau minimal dibelikan tanah untuk mendirikan rumah. Saya khawatir jika diberi uang santunan, nilainya kecil sehingga tidak cukup untuk menyediakan tempat tinggal baru. Uang yang diterima bisa malah habis untuk membayar sewa kontrakan,” jelas Sriyadi.

Sriyadi mengklaim dirinya sudah menyampaikan usulan tersebut kepada tim penyediaan lahan saat mereka mendatangi kawasan bantaran rel pada Selasa. Menanggapi usulan tersebut, menurut dia, tim penyediaan lahan kemungkinan besar hanya bisa memberikan uang santunan kepada warga di lahan PT KAI yang terdampak proyek.

Namun, lanjut Sriyadi, warga diminta tenang karena nilai uang santunan yang bakal diberikan tersebut relatif besar karena ada empat aspek yang dihitung sesuai Perpres No. 56/2017. Besaran uang santunan kini belum bisa diketahui karena mesti melewati tahap penilaian oleh tim appraisal.

Seorang warga bantaran rel lain di wilayah Kampung Joglo, Kadipiro, Maryanto, mengaku pasrah jika harus digusur akibat terdampak proyek pembanguan jalur KA akses bandara. Namun jika boleh memilih, dia juga mengungkapkan keinginan yang sama dengan Sriyadi, yakni pemerintah memberikan tempat tinggal pengganti kepada warga.

Maryanto belum diberi tahu kapan harus pindah dari lahan PT KAI. Saat sosialisasi yang digelar Senin malam, dia tidak mendengar tim memaparkan jadwal kapan warga harus mengosongkan rumah. Dia meminta kepada tim penyedia lahan untuk tidak mendesak warga pindah sebelum ada kepastian tentang ganti rugi.