Solopos.com, SOLO – Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota mewujudkan keterbukaan informasi publik di tingkat desa dan kelurahan. Keterbukaan informasi akan mendorong partisipasi.
Partisipasi publik yang bermakna dalam penyelenggaraan pemerintahan akan mewujudkan kesejahteraan. Beberapa tahun belakangan sengketa infomasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah mayoritas terjadi di pemerintah desa.
Sudah Langganan ? Login
Lanjutkan Membaca...
Silakan berlangganan untuk membaca artikel ini dan dapatkan berbagai konten menarik di Espos Plus.
