Solopos.com, SOLO — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, mengunjungi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Semanggi, Pasar Kliwon, Solo, Kamis (2/9/2021) siang.
Kesempatan itu digunakan warga penghuni rusunawa itu untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka terkait rencana perobohan bangunan yang mereka tempati.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Warga mengeluhkan belum adanya kepastian nilai kompensasi dan tenggat waktu kepindahan menjelang perobohan bangunan. Salah seorang perwakilan penghuni Rusunawa Semanggi, Narto, mengatakan warga menanti realisasi kompensasi dan kepastian waktu pembongkaran bangunan.
Baca Juga: Muncul Spanduk Rumah Kemenangan Ganjar Pranowo di Solo, Terkait Pemilu 2024?
“Kami menunggu kepastian kapan bangunan mulai dibongkar supaya kami segera menyiapkan kepindahan. Kemudian, kompensasi sewa yang sudah dijanjikan. Dari Pemkot Solo kan kabarnya masih akan, tapi harapannya jangan sampai mepet. Jauh-jauh hari sehingga kami enggak terburu-buru pindah dan mencari tempatnya,” katanya kepada wartawan.
Narto mengatakan Muhadjir dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi kunjungan menteri itu merespons positif dan segera memenuhi keinginan warga. Namun kepastian pengosongan belum ada tenggat waktu, termasuk nilai kompensasi pindah.
Dia menyebut harga sewa rumah melonjak tajam seiring kabar pembongkaran Rusunawa Semanggi. Per tahun untuk hunian ukuran sedang nilai sewanya mencapai Rp7 juta.
Baca Juga: Pria Diduga Maling Motor Bawa Anak-Istri Saat Beraksi di Semanggi Solo Muncul Beri Klarifikasi
Survei Tempat Tinggal
“Indekos saja yang per bulan Rp500.000 bisa jadi Rp1 juta per bulan. Kami enggak mudah mencari tempat tinggal sementara. Kontrakan di Kelurahan Mojo juga naik, paling murah Rp7 juta,” jelasnya.
Ia bersama warga sempat survei ke daerah yang agak jauh seperti Kelurahan Mojosongo. Selisih sewa rumah dan indekos di Mojosongo dengan Semanggo lumayan besar.
“Kalau di Rusunawa kami hanya keluar Rp350.000 per bulan sudah termasuk listrik dan air. Kami sendiri sepakat bangunan dibongkar karena menurut ahlinya kan sudah tidak layak,” imbuhnya.
Baca Juga: Gaya Kepemimpinan Jokowi dan Gibran, Ternyata Ini Perbedaannya
Menyikapi keluhan warga, Muhadjir menyetujui keputusan pembongkaran bangunan itu. Menurutnya, itu merupakan kebijakan yang sangat bagus karena bangunannya memang sudah tidak layak, sudah ada korosi.
Ia mendukung rencana pembongkaran bangunan rusunawa itu. Muhadjir menyebut itu termasuk upaya penanganan area kumuh di wilayah perkotaan sehingga bisa direplikasi di tempat lain.
“Perintah Presiden, kami diminta fokus pada kelompok miskin ekstrem. Untuk wilayah kota kecenderungannya di wilayah kumuh atau kantong kemiskinan. Penyelesaiannya tidak bisa hanya bantuan sosial tapi pendekatan lingkungan. Yakni, rumah layak huni, sanitasi, air bersih dan ditangani secara integrasi. Solo ini ada modelnya,” tutup Muhadjir.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
