Ilustrasi Petani Panen Padi (Dok/JIBI/Solopos)
Solopos.com, BOYOLALI — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boyolali, Fuadi menilai anggaran untuk ketahanan pangan di Kota Susu masih minim.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Anggaran tersebut dianggap perlu didongkrak sebagai langkah perhatian pemerintah terhadap petani di tingkat lokal.
“Ada yang perlu kami sampaikan. Hanya 4 persen dari Rp1,4 triliun APBD untuk ketahanan pangan. Ini perlu didorong untuk proteksi petani,” katanya sesaat setelah turut dalam audiensi sebagai tindak lanjut aksi damai seratusan petani dari kawasan lereng Gunung Merapi-Gunung Merbabu, di kantor DPRD, Selasa (24/9/2013) siang.
Dia berjanji mengangkat hal itu dalam rapat pembahasan kebijakan umum anggaran perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (KUAP dan PPAS), diagendakan hari itu juga. Lagi-lagi, Fuadi mengungkit kebijakan pembangunan kantor kabupaten baru yang disebutnya lebih tak pro rakyat.
Sementara Wakil DPRD Boyolali lainnya, Sujadi, menilai perlu evaluasi plafon anggaran. Besar atau kecilnya anggaran untuk ketahanan itu dikatakannya perlu dilihat dari skala makro.
“Persoalannya jika menghitung dari skala makro, memang terlihat kecil. Ada belanja tak langsung yang sudah tinggi, 69 persen. Sementara untuk belanja langsung kan sisa 30 persenan, itu dijabarkan untuk semua sektor,” tukasnya.
Selain perlunya melangkah lewat politik anggaran, Sujadi menyorot perlunya pendidikan manajemen untuk para petani. “Sebenarnya potensi banyak. Tapi ditinjau dari budayanya petani, seperti di daerah Selo, mereka perlu dididik menabung, manajemen ekonomi. Jadi di kondisi tertentu mereka masih punya tabungan,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
