SOLOPOS.COM - Thomas Lembong (Istimewa/Setkab.go.id)

Ketahanan pangan diupayakan pemerintah dengan berbagai cara.

Solopos.com, JAKARTA— Pemerintah akan melakukan pembaharuan terhadap berbagai kebijakan, agar dapat memangkas rantai pasok dan menekan harga pangan di pasar.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, mengatakan selama ini banyak aturan yang kaku dan menekan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu diperlukan langkah khusus untuk memperbaiki sejumlah aturan yang selama ini menghambat.

“Termasuk kekakuan soal impor sapi, dan saya pun mengakui kami memiliki ketergantungan yang berlebihan pada sumber impor yang ada selama ini,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Lembong berharap dengan perbaikan kebijakan tersebut dapat membuka alternatif sumber sapi lainnya, dan menciptakan persaingan antarimportir.

Menurutnya, rantai pasok yang terlalu panjang di logistik juga menjadi salah satu penyebab tingginya harga pangan di dalam negeri.

Untuk itu, pemerintah juga akan menyiapkan kebijakan yang dapat mempertajam persaingan di sektor angkutan dan pengiriman barang.

“Upaya untuk menyelesaikan seluruh lonjakan harga pangan sudah menjadi perhatian pemerintah, dan kami sedang giat berkoordinasi di internal untuk mengatasinya segera,” ujarnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan tujuan kebijakan sektor pangan adalah memastikan ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat. Kebijakan itu juga harus mampu menurunkan kemiskinan, yang selama ini banyak dipengaruhi oleh sektor pangan.

“Tujuan ketiga dari kebijakan pangan adalah membuat petani lebih sejahtera, dan membuat produsen pangan dalam negeri memiliki andil besar dalam pemenuhan kebutuhan di dalam negeri,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu kemarin.

Presiden menuturkan perlu ada kebijakan yang seimbang dan mampu menyejahterakan produsen, pedagang dan konsumen. Untuk itu, kebijakan pangan tidak boleh disusun berdasarkan egosektoral kementerian yang mengeluarkannya.

Menurut Jokowi, Kementerian Pertanian tidak boleh hanya memikirkan petani dalam kebijakannya, dan Kementerian Perdagangan pun  tidak boleh hanya mengakomodir pedagang dalam setiap kebijakannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya