KESEHATAN SOLO : RS PKU dan RS Slamet Riyadi Belum Terkoneksi SPGDT

Kesehatan Solo, dua rumah sakit di Solo belum terkoneksi sistem online SPGDT.

Solopos.com, SOLO — Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo mencatat layanan kesehatan dua rumah sakit di Kota Bengawan belum terkoneksi secara online dalam jaringan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Layanan kesehatan bisa diakses melalui http://spgdt.surakarta.go.id ini memaparkan ketersediaan kamar inap, VK, ICU/ICCU, ambulance, ventilator, dokter jaga, dokter spesialis, stok darah PMI Solo, hingga peta rumah sakit.

Kepala DKK Siti Wahyuningsih memberi tenggat kepada dua rumah sakit itu hingga akhir tahun ini untu masuk dalam layanan tersebut. Merujuk website, dua rumah sakit belum terkoneksi di antaranya RS PKU Muhammadiyah Solo dan RS Slamet Riyadi (dulu RS Detasemen Kesehatan Tentara/DKT).

“Saya minta kedua rumah sakit ini bisa masuk jaringan SPGDT paling lambat akhir tahun,” kata dia ketika berbincang dengan Solopos.com, Rabu (15/11/2016).

Ning, sapaan akrabnya, mengklaim layanan kesehatan berbasis website sejak diluncurkan 2015 lalu sudah berjalan optimal. Data yang tersaji real time sehingga masyarakat bisa kapan pun mengakses layanan rumah sakit, termasuk kamar dari website itu.

Ning berharap program jaringan SPGDT tidak hanya berhenti di sana. Namun, terus dikembangkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat.

Ning mengatakan melalui jaringan SPGDT berbasis website atau online, rumah sakit baik negeri maupun swasta di Kota Bengawan bisa terbuka dalam hal kondisi rumah sakit, terutama ketersediaan kamar. Dia tidak ingin ada pasien yang terpaksa di pingpong lantaran ketidakterbukaan pengelola rumah sakit dalam ketersediaan kamar.

“Kami juga meminta rumah sakit memasang display di bagian IGD dan depan rumah sakit. Display ini menampilkan kondisi kamar rumah sakit,” katanya.

Selain sebagai papan informasi yang bermanfaat bagi calon pasien, display tersebut juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban dan transparansi rumah sakit terhadap pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat.

Jika ada kasus pasien ditolak karena tidak adanya kamar, pengelola rumah sakit dapat menunjukkan data yang menjadikan masyarakat juga memahami. “Karena ada laporan kalau yang datang pasien BPJS, rumah sakit tidak mau melayani dengan alasan kamar tidak ada. Hal seperti ini jangan sampai terjadi,” imbuhnya.

Ning mengancam akan mencabut izin penyedia layanan kesehatan yang tidak kooperatif. Dia terus-menerus menegur sejumlah rumah sakit yang tidak terbuka memberikan informasi layanan kesehatan.

Ke depan, DKK akan mengajak klinik rawat inap di Solo terhubung dalam sistem SPGDT. Ning menilai layanan pengaduan ketersediaan kamar rawat inap RS sangat diperlukan.

“Kami juga punya Pusat Aduan Layanan Kesehatan [Panda] berbasis pesan singkat atau SMS,” ungkap dia.

Warga bisa mengirimkan SMS melalui nomor 08112767700. Layanan tersebut dibuka untuk memberi kemudahan bagi masyarakat yang belum bisa memanfaatkan Internet.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Moewardi, Endang Agustinar, mengatakan selama ini telah terbuka terkait ketersediaan kamar di rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah ini. “Kamar losong bisa dipantau melalui website milik RSUD Moewardi. Kami juga sudah terkoneksi dengan jaringan Pemkot,” katanya.