KEPEGAWAIAN KLATEN : Bupati Perintahkan Pejabat Minggir Jika Tak Dukung Program Pemkab

Bupati Klaten melantik 73 pejabat eselon III dan IV di Pendapa Kantor Pemkab.

Solopos.com, KLATEN — Bupati Klaten, Sri Mulyani, melantik 73 pejabat eselon III dan IV yang terkena rotasi, Jumat (23/2/2018). Pelantikan digelar di Pendapa Kantor Pemkab Klaten.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani meminta para pejabat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia akan langsung memerintahkan pejabat untuk minggir jika tak mendukung program Pemkab untuk masyarakat.

Ada 73 pejabat yang dilantik hari itu dengan perincian 29 pejabat eselon III dan 44 pejabat eselon IV. “Kesempatan masih panjang dan tunjukkan kinerja dengan kerja keras dan kerja nyata. Kalau tidak mendukung program di Pemkab silakan minggir. Kalau tidak mau kerja dengan saya silakan minggir dari birokrasi Kabupaten Klaten,” tutur Mulyani kepada para pejabat.

Mulyani menuturkan dalam beberapa bulan mendatang masih ada penataan pegawai lanjutan. Ia menjelaskan penataan itu untuk memperbaiki kinerja birokrasi Klaten. (Baca: Pemkab Klaten segera Isi 9 Jabatan Eselon II, PNS Luar Daerah Boleh Ikut)

Terkait penataan lanjutan, Mulyani menjelaskan diprioritaskan untuk pejabat di lingkungan Disdik Klaten. Penataan itu terkait keluarnya Permendagri No. 12/2017 yang salah satunya menyatakan unit pelaksana teknis (UPT) Disdik dibubarkan.

Mulyani menjelaskan peraturan bupati (perbup) tentang pembubaran UPT Disdik sudah disiapkan. UPT Disdik bakal diganti menjadi koordinator wilayah (korwil). Hanya, korwil tak lagi diisi pejabat eselon.

Soal nasib kepala UPT Disdik dan kasubag tata usaha UPT Disdik yang setara pejabat eselon IV A dan IV B, ia menjelaskan sebagian dialihkan mengisi posisi korwil. “Ya nanti ada yang menjadi koordinatornya ada pula yang menjadi pengawas. Dilihat dulu potensi kepegawaiannya seperti apa,” katanya.

Sementara itu, Kabid Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Klaten, Slamet, mengatakan masih melakukan evaluasi terkait posisi jabatan eselon III dan IV yang kosong setelah rotasi pejabat. Disinggung pengisian jabatan eselon II yang hingga kini masih kosong, Slamet menuturkan masih menunggu proses koordinasi dan permohonan izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Setelah izin turun, Pemkab membentuk panitia seleksi pengisian jabatan eselon II. “Semoga tahun ini sudah ada proses pengisian. Dari sisi alokasi anggaran sudah disiapkan. Yang jelas saat ini ada sembilan jabatan eselon II kosong. Desember nanti bisa bertambah satu lagi sehingga ada 10 jabatan eselon II kosong,” tutur dia.